Pemberdayaan Masyarakat Sumut


TPKAD Dorong Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Sumut

MEDAN,( kbn online )

Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah mengharapkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) mampu mengoptimalkan potensi dan sumber dana daerah. Sehingga dapat mendorong pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan akses keuangan masyarakat dan UMKM.

 FOTO

Wagub Sumut Musa Rajekshah membuka acara Focus Group Diskusi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Sumut di Hotel Grand Kanaya, Jalam Darussalam Nomor 12, Medan, Selasa (30/7).

Hal itu disampaikan Wagub Musa Rajekshah saat menghadiri acara Focus Group Diskusi TPAKD Provinsi Sumut di Hotel Grand Kanaya, Jalam Darussalam Nomor 12, Medan, Selasa (30/7).  “Ini merupakan langkah percepatan akses keuangan daerah melalui peningkatan koordinasi dan kerja sama kelembagaan daerah, sebagai upaya untuk mengoptimalkan potensi ekonomi dan sumber dana daerah, dalam rangka memperluas penyediaan pendanaan produktif untuk pelaku UMKM dan Pembangunan Ekonomi Daerah,” ujar Wagub.

Saat ini di Indonesia telah terbentuk 89 TPAKD, yang terdiri dari 32 TPAKD Provinsi dan 57 TPAKD Kabupaten Kota. Untuk Provinsi Sumut baru terbentuk 2 TPAKD, yaitu TPAKD Provinsi Sumut dan TPAKD Kabupaten Langkat.

Wagub juga berharap TPAKD mampu mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk mengindahkan Perintah Presiden Republik Indonesia yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. “Dimana salah satu sasarannya adalah penguatan sektor keuangan, meningkatkan akses masyarakat dan UMKM terhadap layanan jasa keuangan formal,” ungkap Musa Rajekshah.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), saat ini terjadi kesenjangan akses keungan antara desa dan kota yang terlihat dari indeks literasi dan inklusi keuangan di Pedesaan yang lebih rendah dibandingkan dengan indeks kota. Dimana indeks literasi keuangan di desa hanya sebesar 23,9%, lebih rendah hampir 10 % dibandingkan indeks di kota yang berada di kisaran 33,2%, tingkat inklusi keuangan di desa juga lebih rendah, yaitu hanya 63,2 % dibandingkan dengan tingkat inklusi di kota sebesar 71,2 %.

“Untuk itu lewat TPAKD harus mampu menggali potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan dengan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan,” harap Musa Rajekshah.

Wagub juga ingin mendorong TPAKD mengoptimalisasi potensi sumber dana di daerah dalam rangka memperluas penyediaan pendanaan produktif antara lain untuk mengembangkan UMKM, usaha rintisan dan membiayai pembangunan sektor prioritas.

Sebelumnya, Kepala OJK Regional V Sumbagut Yusup Ansori mengapresiasi Pemprov Sumut yang telah mengadakan acara ini, sebagai wujud dukungan untuk mendorong perluasan pengembangan TPAKD.

Turut hadir di acara tersebut, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumut Wiwiek Sisto Hidayat, Kepala Dirjend Perbendaharaan Kanwil Kementerian Keuangan Provinsi Sumut Bakhtaruddin, Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Antonius Ginting dan Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut Ernita Bangun.( limber sinaga )

Pengembangan Pariwisata Sumut


Belanda Tertarik Kerja Sama Pengembangan Pariwisata Sumut

MEDAN,( kbn online )

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Sabrina menerima kunjungan dari Kedutaan Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia, Selasa (30/7), di ruang kerjanya lantai 9 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan. Kunjungan tersebut membahas rencana kerja sama Pemerintah Belanda dan Sumut pada bidang pariwisata.

 FOTO

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Sabrina menerima kunjungan rombongan Kedutaan Besar  Negara  Belanda untuk Indonesia di Ruang Rapat Raja Djunjungan Lubis, Lantai 9, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Selasa (30/7/2019

Sabrina menyambut baik niatan dan minat Pemerintah Belanda yang ingin menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut. Apalagi, dalam hal pariwisata. “Sektor pariwisata ini memang salah satu prioritas kita. Khususnya, Danau Toba. Pemerintah pusat juga sangat aktif memberikan dukungan. Bahkan, hari ini, Pak Jokowi sedang kunjungan (ke Sumut) salah satunya terkait pengembangan wisata Danau Toba itu,” jelas Sabrina.

Memang tidak mudah dan tentu membutuhkan proses panjang untuk menjadikan Danau Toba sebagai Bali Baru. Untuk itu, kata Sabrina, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah menjadi kunci utama.

“Selain itu, kerja sama dan masukan dari pihak luar dan para ahli juga tentu dibutuhkan. Contohnya, seperti kerja sama yang kita bahas hari ini. Mudah-mudahan, dengan sinergi yang baik antar pemerintah dan dukungan serta bantuan kerja sama, bisa membantu mempercepat perwujudan apapun yang menjadi tujuan kita,” tuturnya.

Sebelumya, disampaikan dan presentasikan bidang-bidang atau potensi Sumut yang terbuka untuk menjalin kerja sama. Masing-masing dijelaskan oleh OPD atau yang mewakili dinas-dinas terkait.

Kepala Konselor untuk urusan ekonomi Kedutaan Besar Belanda di Jakarta, Hans de Brabender menyampaikan bahwa pihaknya terbuka untuk kerja sama bidang-bidang apa saja yang mendukung pariwisata di Sumut. “Namun, yang ingin kami prioritaskan adalah bidang edukasi yang menunjang percepatan sektor pariwisata,” katanya.

Misalnya, sebut Hans, mengedukasi masyarakat untuk sektor hospitality, mengedukasi masyarakat untuk konservasi dan pelestarian lingkungan, edukasi tentang pengelolaan air, dan bidang lainnya yang pada akhirnya akan menunjang pariwisata.

“Karena sebenarnya pariwisata itu tidak berdiri sendiri, banyak hal lain yang mendukung. Hal-hal kecil yang terlupakan. Edukasi itu merupakan investasi jangka panjang, karena yang dibangun adalah karakter SDM atau masyarakat setempat yang akan merawat dan melestarikan daerah wisata itu sendirinya,” ucap Hans.

Pertemuan diakhiri dengan kesepakatan untuk membuat kerangka acuan atau kerangka kegiatan dari masing-masing dinas. Sehingga, pada pertemuan berikutnya, yang direncakan pada akhir tahun 2019 nantinya tinggal membahas teknis dan menjalankan proyek tersebut. Untuk kerja sama tersebut, Belanda mengatakan siap untuk mengucurkan dana sebesar 200.000 Euro atau setara kurang lebih Rp3 miliar .

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Direktur Nuffic Neso Indonesia Peter van Tuijl, Konsul Kehormatan Belanda Ony Hindra Kusuma, Senior Advisory of Economic Policy Kedutaan Belanda Charles A Widjaja, Konsulat Belanda Satyananda Kusuma, OPD Pemprov Sumut.( limber sinaga )

JoKOWI TINJAU Wisata Rohani Salib Kasih


Jokowi Bersama Gubernur Tinjau Lokasi Wisata Rohani Salib Kasih

TAPUT,( kbn online )

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) beserta rombongan didampingi Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi berkunjung ke lokasi wisata rohani Salib Kasih di Siatas Barita, Tarutung, Tapanuli Utara (Taput), Selasa (30/7). Meskipun diselimut kabut tebal, namun antusias ribuan warga setempat tidak surut untuk bertemu langsung dengan orang  nomor 1 di Indonesia.

 FOTO

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mendampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) di Taman Wisata Salib Kasih, Siatas Barita, Tapanuli Utara. Selasa (30/7).

Dalam kunjungan tersebut, Jokowi melihat dan mendegarkan paparan dari Bupati Taput Nikson Nababan tentang keberadaan Salib Kasih. Lokasi seluas 72 hektare itu dikunjungi sekurangnya 2.000-an orang setiap bulannya. Mulai dari wisatawan lokal hingga nusantara. Ditunjuk sebagai satu dari puluhan titik kunjungan di kawasan Danau Toba dan sekitarnya.

Tempat bersejarah itu juga terdiri dari beberapa zona di antaranya zona komersial, zona sejarah, zona rekreasi dan permainan, zona ibadah dan zona taman margasatwa. Seluruhnya disiapkan untuk menampung wisatawan yang ingin memilih zona tertentu. Termasuk penjualan cenderamata sebagai buah tangan khas daerah itu.

Jokowi bersama Ibu Negara Iriani Joko Widodo juga sempat melihat pameran kecil ulos dan pernak-pernik yang biasa disajikan pengelola tempat wisata di pintu masuk menuju bangunan Salib Kasih di bagian atas bukit, tidak jauh dari lokasi kunjungan Presiden.

Sementara di bagian halaman zona rekreasi dan permainan serta panggung seni di depan pintu masuk, ribuan warga dari segala usia ikut memadati lokasi tersebut. Jokowi pun menyapa warga yang sedikit berdesakan ingin melihat Presiden dari dekat.

Usai melihat lokasi wisata rohani Salib Kasih, Jokowi pun beranjak menuju lokasi kunjungan berikutnya ke Toba Nomadic Escape di Sibisa, Kabupaten Tobasa. Namun perjalannya menuju pintu keluar dihambat ribuan warga yang ingin menemui Presiden sekaligus mengambil kesempatan bersalam hingga berswafoto.

Kerumunan warga yang telah hadir sejak pagi sekitar pukul 07.30 WIB, mengelilingi Jokowi bersama Gubernur Sumut untuk mengabadikan gambar kunjungan Presiden, yang untuk pertama kali datang ke tempat tersebut.

Ditemui terpisah, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengapresiasi perhatian Presiden dan Pemerintah Pusat kepada kawasan Danau Toba dan sekitarnya, sebagai tujuan wisata andalan di Sumut, bahkan Nusantara.

“Ada puluhan lokasi wisata seperti ini di 7 kabupaten se-kawasan Danau Toba. Yang nanti akan dikembangkan. Kita berharap turis lokal maupun internasional akan datang ke tempat ini,” ujar Gubernur.

Turut hadir Menko Maritum Luhut Panjaitan, Kepala Staf Presiden Moeldoko, Menteri PU-PR Basuki Hadimuljono, Menteri Pariwisata Arief Yahya dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Sementara dari Sumut, ikut mendampingi Ketua TP-PKK Sumut Nawal Edy Rahmayadi, Bupati Taput Nikson Nababan, Kadis Pariwisata Sumut Hidayati, Kepala Kesbangpol Sumut Anthony Siahaan serta pejabat lainnya. ( limber sinaga )

PKK Sumut Juara Umum Lomba HKG PKK Tingkat Nasional


PKK Sumut Juara Umum Lomba HKG PKK Tingkat Nasional

 PADANG,( kbn online )

Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) berhasil meraih Juara Umum Nasional pada Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Tingkat Nasional ke 47 tahun 2019, Kamis (25/7), di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Imam Bonjol, Kelurahan Belakang Pondok, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat.

 FOTO

Tim Penggerak PKK Provinsi Sumut berhasil meraih Juara Umum Nasional pada Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Tingkat Nasional ke 47 tahun 2019, Kamis (25/7), di RTH Imam Bonjol, Kelurahan Belakang Pondok, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat. Piala bergilir diserahkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo selaku Pembina PKK Pusat kepada Ketua TP PKK Provinsi Sumut Nawal Edy Rahmayadi.

Piala bergilir Juara Umum Nasional diserahkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo selaku Pembina PKK Pusat kepada Ketua TP PKK Provinsi Sumut Nawal Edy Rahmayadi, serta disaksikan Ketua TP PKK Pusat Erni Guntarti Tjahjo Kumolo, Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Nata Irawan, Gubenur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno dan Ketua TP PKK Sumbar Nevi Zuairina Irwan Prayitno.

Disebutkan, penghargaan juara umum tersebut diraih karena Sumut merupakan provinsi dengan TP PKK terbanyak yang meraih penghargaan pada lomba HKG PKK. Ada lima penghargaan yang disabet oleh Sumut yakni, Pakarti Utama I pelaksana terbaik Tertib Administrasi PKK oleh Kelurahan Sumber Karya, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai. Pakarti Utama I pelaksana terbaik Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK oleh Kelurahan Padang Merbau, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebingtinggi. Pakarti Utama II pelaksana terbaik Pemanfaatan Halaman Pekarangan (HATINYA) PKK oleh Desa Sayur Maincat, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal. Pakarti Utama II pelaksana terbaik Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test PKK oleh Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, serta Pakarti Madya III pelaksana terbaik Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR) PKK oleh Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan.

Ketua TP PKK Sumut Nawal Edy Rahmayadi menyebutkan, hari ini merupakan hari yang bersejarah tidak hanya bagi TP PKK Sumut tetapi juga Provinsi Sumut pada umumnya. “Karena ini merupakan pertama kalinya kita PKK Sumut memperolah juara umum, sekaligus baru pertama kalinya Sumut menjadi provinsi pertama di luar Jawa yang memenangkan gelar juara umum pada HKG PKK tingkat nasional,” ujarnya, usai menerima penghargaan.

Nawal mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh PKK kelurahan/desa, kabupaten/kota se-Sumut yang telah bekerja keras. Baginya, penghargaan yang diperoleh hari ini adalah berkat semangat dan usaha maksimal yang ditampilkan seluruh anggota PKK.

“Semoga ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus memberikan usaha-usaha yang terbaik dalam meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga Sumut. Cita-cita kita mewujudkan Sumut Bermartabat, kita mulai dengan menciptakan keluarga yang berkualitas,” ucapnya.

Dirinya juga memberikan pesan penyemangat bagi TP PKK di Sumut lainnya yang belum berhasil meraih penghargaan. “Jangan berkecil hati, tetap berusaha. Penghargaan itu bonus, yang lebih penting adalah usaha yang tiada henti meningkatkan kualitas keluarga di Sumut,” katanya.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo diawal sambutannya mengucapkan selamat kepada Provinsi Sumut serta seluruh rombongan yang telah berhasil meraih juara umum. Kaum ibu, katanya, memiliki peran yang besar dan penting dalam mendukung pembangunan daerah dan pusat. “Untuk itu, saya berharap para ibu PKK senantiasa melanjutkan upaya-upaya penyejahteraan keluarga di lingkungan masing-masing, dan bersinergi dengan semua pihak atau perangkat daerah,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Pusat Erni Guntarti Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa tema HKG PKK yang dihadiri oleh 3000 lebih undangan ini adalah “PKK Bekerja, Keluarga Indonesia Sejahtera”. Maksudnya, kata Erni, PKK hadir dan berkiprah untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidup keluarga di seluruh pelosok nusantara.

HKG PKK ke-47 dilaksanakan sejak tanggal 24 – 27 Juli 2019. Diawali dengan penyambutan kedatangan TP PKK dari seluruh Indonesia dan pembukaan pameran UP2K PKK pada Rabu (23/7), HKG akan diisi dengan beragam rangkaian kegiatan, seperti Fashion Show PKK dengan baju adat, Makan Bajamba tradisi Padang, Seminar Nasional, Festival Memasak Rendang, Lomba Kesenian dan Peran, Hiburan, serta Wisata.

Sebelumnya, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyampaikan ucapan selamat datang kepada peserta PKK dari seluruh Indonesia. Dirinya merasa terhormat dan bangga Sumbar bisa menjadi tuan rumah untuk event nasional tersebut. “Semoga betah selama di sini, jangan lupa beli oleh-oleh sebanyak-banyaknya,” ujarnya sambil bergurau.

Turut hadir dalam acara tersebut Kepala BKKBN Pusat Hasto Wardoyo, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit dan Wakil Ketua TP PKK Sumbar Wartawati Nasrul Abit, unsur Forkopimda dan OPD Sumbar, seluruh Ketua dan perwakilan TP PKK dari seluruh Indonesia.( limber sinaga )

Singsingamangaraja Ke IX ( Raja Sotaronggal )



Arkeolog Telusuri Jejak Gajah Mada di Tamiang

Telah Ditemukan Sejarah Prabu Wijaya ( Pati Gajamada ) Dengan Gelar Maha Raja Singsingamangaraja Ke IX  ( Raja Sotaronggal ) Yang Nama Asli Penyebutan Saniangnaga Di Tano Batak


Kualasimpang,( kbn lipanri )

Tim arkeologi dari Balai Arkelogi Sumatera Utara bekerjasama dengan Dinas Budaya, Pariwisata dan pemuda Olaharaga (Disbudparpora) Aceh Tamiang melakukan penelitian menelusuri jejak Gajah Mada yang merupakan patih Kerajaan Majapahit, di Desa Masjid Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang. Kamis (29/12).



Kadis Budparpora Aceh Tamiang, Syahri, mengatakan bahwa penelusuran keberadaan Gajah Mada di Aceh Tamiang karena berdasarkan cerita rakyat secara turun menurun di kawasan ini, pasukan Kerajaan Majapahit pernah mendatangi Tamiang dan Patih Gajah Mada disebut-sebut meninggal di Aceh Tamiang. Sehingga periode sebelum tahun 1964, kecamatan ini dikenal dengan nama Majopahit dan pada tahun 1964 baru berubah dengan nama Manyak Payed. “Administrasi pemerintah desa pada masa 1960-an tertulis nama desa ini dengan nama Majopahit,” ujarnya.
 
Atas dasar hikayat tersebut, pihaknya bekerjasama dengan Balai Arkeologi Sumut menelusuri jejak sejarah tersebut dengan menurunkan enam arkelog ke Tamiang. Ketua tim arkeolog tersebut yakni Ketut Wiradnyana mengatakan, pihaknya saat ini telah melakukan ekskavasi (penggalian tanah untuk menemukan bukti fisik) di sekitar benteng yang diduga dibangun anak dari Raja Sisingamaraja yang berasal dari Sumatera Utara, di kompleks pemakaman tua, serta kolam di Desa Mesjid.


Hasil ekskavasi
Dari penggalian pertama di benteng anak Sisingamaraja, tim menemukan pecahan gerabah dan koin kuno masa Hindia Belanda. Benteng tersebut, dulunya setinggi dua meter dan saat ini masih terlihat gundukannya. Dari penggalian ini diketahui bangunan benteng tersebut memiliki tinggi setengah meter, dan bentuknya persis dengan benteng-benteng yang ada di daerah batak. Bisa jadi benteng ini dibangun untuk pengamanan putri Raja Sisingamaraja yang disebut warga pernah berdiam di daerah ini.
 
Lokasi ekskavasi kedua dilakukan di pemakaman tua di Dusun Darul Falah, Desa Mesjid. Namun tidak ditemukan artefak di lokasi itu. Namun, pada batu nisan terdapat tulisan arab dengan tahun 1316 Hijriah.

Penelitian ketiga dilakukan di kolam di Masjid desa setempat yang kedalamannya 2,5 meter. Kolam tersebut di bawahnya terdiri dari kayu ukuran 70 centimeter dengan tebal 20 cm. Di atasnya terdapat susunan ballast stone (batu penyeimbang) kapal.

Kayu yang didapat dari penggalian itu akan diuji karbon untuk mengatahui umur kolam tersebut. Keberadaan batu sendimen di atasnya, menurut perkiraan tim arkeolog, merupakan barang bawaan kapal pada masa lalau, sebagai penyeimbang kapal saat berlayar dalam keadaan kosong. Ketika kapal memuat barang seperti rempah-rempah, batu penyeimbang tersebut ditinggalkan.

Dari temuan sementara hasil penggalian ini, tim arkeolog belum menemukan tanda-tanda peninggalan Kerajaan Majapahit. Namun, pihaknya belum mengetahui apakah pasukan Majapahit saat itu singgah di daerah ini, atau hanya sekedar melakukan patroli laut. Karena dalam sajerah, Tumihang (Aceh Tamiang) masuk dalam wilayah Kerajaan Majapahit.(limber sinaga)


Rekonsiliasi


Rekonsiliasi

Kain perca indah Nusantara yang telah dirajut lebih dari 70 tahun mungkin terkoyak-koyak bukan oleh persoalan yang sama sekali baru, melainkan persoalan baru yang memanfaatkan persoalan lama yang tak kunjung diselesaikan. Untuk menjawab kebutuhan rekonsiliasi, kita semua, termasuk penyelenggara pemerintahan, harus sangat arif melihat konteks sejarah agar periuk kebangsaan kita tidak tumpah berantakan lagi.” Sudah terang dan jelas Pemerintahan Kerajaan Masa lalu sebagai akar dasar sejarah Indonesia yang  belum ada niat perbaikan oleh pemerintahan sekarang ini, terkesan selama ini pura-pura dilupakan”,Ujar Limber Sinaga Ketua LSM LIPANRI.

Percepatan Pembangunan Wisata Danau Toba, Wagub Musa Rajekshah Harapkan Dukungan dari Pemerintah Pusat


JAKARTA,( kbn online )

Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut) Musa Rajekshah menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Tindaklanjut Percepatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Danau Toba di Ruang Rapat Lantai 2 Selatan, Gedung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jalan MH Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat, Senin (22/7). Ini merupakan tindaklanjut dari Rakor sebelumnya tentang Percepatan Pengembangan Pariwisata Danau Toba yang digelar 12 Juli 2019 lalu.

 FOTO

Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Tindaklanjut Percepatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Danau Toba di Ruang Rapat Lantai 2 Selatan, Gedung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jalan MH Thamrin Nomor, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2019). Rakor tersebut  dipimpin oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Luhut B Pandjaitan.

Rapat yang dipimpin Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Luhut B Pandjaitan ini dihadiri para menteri dan kepala daerah di kawasan Danau Toba, serta para pengusaha dan berbagai pihak terkait lainnya. Rakor ini merupakan salah satu bentuk keseriusan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dan Pemda sekawasan Danau Toba terhadap pengembangan Danau Toba.

Pada kesempatan itu, Wagub Musa Rajekshah mengharapkan dukungan dari pemerintah pusat terhadap pengembangan wisata Danau Toba sebagai destinasi wisata prioritas dan super prioritas. Antara lain untuk pembangunan infrastruktur pendukung, seperti pembangunan Tol Medan – Tebingtinggi – Siantar – Parapat, pembangunan outer ringroad Samosir, pengembangan Bandara Kuala Namu dan Silangit-Sibisa. Serta pengembangan pelabuhan dan memperlancar rute jalan ke Danau Toba.

“Pembangunan infrastruktur pendukung merupakan salah satu yang terpenting dalam upaya percepatan pengembangan Danau Toba sebagai destinasi wisata prioritas dan super prioritas. Karena itu, kami sangat mengharapkan dukungan dari pemerintah pusat,” ujar Wagub.

Selain itu, katanya, juga dibutuhkan pembangunan fasilitas umum dan sosial, seperti fasilitas ibadah, restoran, tourism information centre, toilet bersih, parking area di setiap objek wisata, hotel bintang, serta kios souvenir atau centra UKM.

Persoalan lingkungan juga menjadi perhatian, seperti peningkatan kualitas air danau dengan pengurangan kerambah jaring apung, pengendalian limbah domestik (pemukiman), pengendalian limbah industri, pengendalian sampah dan pengendalian kerusakan hutan. “Persoalan ini limbah ini juga penting, karena itu, kami mohon bantuan dari pemerintah pusat,” katanya.

Sementara itu, Meko Kemaritiman Luhut Panjaitan menyampaikan, sebagaimana harapan Presiden Joko Widodo mengenai peningkatan kawasan wisata di Indonesia, Pemerintah Pusat sangat serius untuk mengembangkan destinasi wisata di tanah air. Termasuk Danau Toba yang sudah ditetapkan menjadi destinasi wisata prioritas dan super prioritas.

Tentang pembangunan infrastruktur pendukung di Danau Toba, Menko minta para bupati yang berada di kawasan Danau Toba untuk menyampaikan program dan apa saja yang dibutuhkan. Pemerintah pusat akan serius membantu pembangunannya, dengan syarat Pemda juga serius bekerja sama. “Pemda juga harus serius dan mau bekerja sama,” ujar Luhut.

Pada kesempatan itu, Luhut juga meminta para kementerian terkait untuk berkoordinasi dan membantu Pemda untuk membangun destinasi wisata di Danau Toba. Sehingga pembangunan Danau Toba menjadi destinasi wisata kelas dunia dapat terwwujud. ( limber sinaga )

Akses Keuangan di Daerah Meningkat


Silaturahmi Bersama OJK, Wagub Berharap Akses Keuangan di Daerah Meningkat

MEDAN,( kbn online )

Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah menerima kunjungan silaturahmi dari Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional V Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) Yusuf Ansori beserta rombongan, di ruang kerjanya, lantai 9, Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro No 30 Medan, Senin (15/7). Berbagai program khususnya yang meyangkut percepatan akses keuangan di daerah-daerah menjadi pembahasan.

 FOTO

Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah menerima kunjungan silaturahmi dari Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional V Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) Yusuf Ansori beserta rombongan, di ruang kerjanya, lantai 9, Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro No 30 Medan, Senin (15/7). 

“Tadi saya sudah mendengar program-program yang dilaksanankan oleh Tim Percepatan Keuangan Daerah (TPKAD) di Sumut. Saya akui program-program yang disampaikan sangat menarik dan banyak yang bermanfaat untuk masyarakat. Kalau bisa sosialisasi terkait akses keuangan tersebut ditingkatkan di seluruh kabupaten/kota Sumut,” ucap Wagub Musa Rajekshah.

Salah satu program TPKAD yang dimaksud Wagub adalah Laku Pandai, yakni program layanan keuangan tanpa kantor. Berupa agen-agen bank di tengah masyarakat yang memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi perbankan. Sistem keuangan inklusif ini memungkinkan masyarakat membuka rekening tabungan, menabung, menarik dana, kredit mikro, dan lainnya melalui perantara agen bank.

“Agen bank yang berasal dari masyarakat itu sendiri tentunya memberikan rasa nyaman bagi masyarakat untuk tidak takut melakukan layanan keuangan. Tidak bisa kita pungkiri, masih banyak masyarakat yang tidak akrab dengan perbankan dan takut untuk mencoba layanan bank. Padahal, banyak program yang bisa mendukung usaha-usaha masyarakat,” ujar Wagub.

Selain itu, penguatan Swasembada Pangan lewat akselarasi pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang juga memberikan jaminan asuransi bagi petani dan peternak, menurut Wagub juga penting. Begitu juga dengan optimalisasi poros maritim lewat pemberian jaminan asuransi bagi nelayan.

“Saya akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan dinas-dinas terkait agar semakin gencar turut membantu sosialisasi program-program askses keuangan ini kepada dinas-dinas kabupaten/kota Sumut. Sehingga mereka di daerah bisa menikmati layanan ini, mungkin banyak yang belum tahu,” katanya.

Sementara itu, Kepala OJK Regional V Sumbagut Yusuf Ansori membenarkan bahwa tingkat kepesertaan masyarakat khususnya kabupaten perlu ditingkatkan lagi. Seperti program Laku Pandai, tingkat partisipasi masyarakat Sumut masih 55,23 % per Juni tahun 2019. Sementara, target dan harapan harus mencapai 75 persen.

“Tapi Alhamdulillah, usaha-usaha ini sudah lumayan menunjukkan hasil dan dinilai berjalan baik. Kita masuk nominasi award September nanti. Mudah-mudahan kita menjadi salah satu yang menerima penghargaan,” harap Yusuf.

Yusuf juga membahas tentang rencana potensi penerbitan obligasi daerah, yakni pendanaan di pasar modal sebagai pembiayaan alternatif di luar APBD dalam melakukan pembangunan. Terkait hal tersebut, akan dibahas lebih lanjut pada rapat High Level Meeting. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Plt Asisten Perekonomian, Pembangunan, dan Kesejahteraan, yang juga Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Nouval Makhyar dan Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut Ernita Bangun.( limber sinaga )