Wagub Pimpin RUPS PT PPSU, BUMD Harus Fleksibel danCari Laba untuk PAD

MEDAN,( kbn lipanri )

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU) yang dipimpin Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Musa Rajekshah digelar, Kamis (9/1), di Rumah Dinas Wagub, Jalan Tengku Daud, Medan. Poin penting yang dibahas antara lain tentang anggaran fleksibel dan peningkatan laba untuk pendapatan asli daerah (PAD).

FOTO

Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Musa Rajekshah memimpin Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU), Kamis (9/1), di Rumah Dinas Wagub, Jalan Tengku Daud, Medan

“Bagaimana pun BUMD kita harus mau dan bisnis oriented (orientasi bisnis). Karena peluangnya banyak dan bisa menghasilkan laba. Jadi harus benar-benar ini dikelola,” ujar Wagub Musa Rajekshah.

Keberadaan BUMD milik Pemprov Sumut, menurut Wagub, seharusnya memberikan masukan bagi kas daerah atau pendapatan asli daerah (PAD). Karena perusahaan pelat merah tersebut, berdiri sebagai badan usaha untuk mencari keuntungan.

“Kita tidak mau ada penyertaan modal terus. Maka kita akan memantau ini seperti apa pengelolaannya. Kalau ini serius, pasti beruntung dan bisa memberikan PAD, serta membanggakan Pemprov Sumut,” tegas Musa Rajekshah akrab disapa Ijeck.

Terkait soal anggaran yang fleksibel, Ijeck meyakinkan, bahwa jika laba yang didapatkan dari hasil usaha BUMD seperti PT PPSU, juga dapat digunakan sebagai modal untuk menjalankan usaha lainnya, yang dinilai layak dan berpotensi memberikan pemasukan bagi APBD.

Meski begitu, fleksibel dimaksud Wagub tidak serta merta bisa digunakan begitu saja tanpa ada kajian, rencana, persiapan hingga persetujuan dari pemegang saham. Untuk itu, dirinya meminta agar keuntungan yang didapat PT PPSU bisa disetorkan ke APBD.

“Kita juga harus fleksibel. Kalau memang ada peluang yang besar untuk digunakan (keuntungan), kenapa tidak. Karena penggunaannya juga kan melalui persetujuan pemegang saham, bukan bisa sembarangan,” jelas Wagub.

Dengan dorongan itu, Wagub berharap PT PPSU bisa memberikan PAD yang besar. Hal ini kemudian menjadi catatan yang diberikan kepada OPD terkait seperti Biro Keuangan agar segala perkembangan terkait BUMD dapat dikoordinasikan sesegera mungkin.

“Kita mau nanti, kalau ditanya, kita bisa jawab BUMD ini sudah mendapat keuntungan besar. Tentu ini membanggakan bagi kita,” harapnya.

Sementara Komisaris Utama PT PPSU Hendra Suryadi mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya menghitung total laba yang didapatkan hingga 2019 mencapai Rp11,1 Miliar, yang diperoleh dari berbagai usaha seperti operasional Kapal Roro di Danau Toba, kerja sama dengan perusahaan dan pengelolaan PRSU.

Hadir dalam RUPS tersebut, Dirut PT PPSU Amir Makmur Nasution, Direktur Operasional Eko Sujatmoko, dan Komisaris Arifanda Aziz. Sementara Wagub didampingi Asisten Perekonomian, Pembangunan, dan Kesejahteraan Setdaprov Sumut Nouval Mahyar, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut Ernita Bangun dan sejumlah pejabat lainnya. ( limber sinaga )

Pemkab Labuhanbatu Disarankan Memanfaatkan Lahan Eks HGU PTPN3 Rantauprapat

Rantauprapat,( kbn lipanri )

Plt Bupati Labuhanbatu jelaskan rencana pemanfaatkan lahan eks HGU PTPN3 Rantauprapat.

Kbn lipanri-Labuhanbatu. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu disarankan segera memanfaatkan lahan eks HGU PTPN3 Kebun Rantauprapat.

Peruntukannya, sebagai lokasi perkantoran, fasilitas umum dan perluasan Kota Rantauprapat. Sejumlah rencana penataan kota dapat dilakukan di sana. Salahsatunya, dengan mendirikan Terminal Gudang.

“Sudah pantas dipikirkan bagaimana memanfaatkan lahan bekas perkebunan PTPN3 Rantauprapat itu,” kata anggota DPRD Labuhanbatu Komisi B, Abdul Karim Hasibuan, Kamis (3/1) di Rantauprapat.

Menurutnya, lahan itu sudah lama dibiarkan tanpa dimanfaatkan Pemkab Labuhanbatu. Alhasil, PTPN3 kembali melakukan penanaman ulang lahan yang telah dikeluarkan dari HGU.

Penanaman ulang lahan itu, katanya, akan menyulitkan Pemkab Labuhanbatu untuk menghitung ganti rugi aset milik Kementerian BUMN RI. Padahal, jika sebelumnya dilakukan ganti rugi, nilainya tidak tinggi. Dikarenakan, banyaknya lahan tersebut yang kosong.

“Sekarang rata-rata lahan itu ditanami ulang. Mesti dilakukan penghitungan ulang untuk proses ganti ruginya,” paparnya.

Sementara Plt Bupati Labuhanbatu Andi Suhaimi Dalimunthe, Rabu (2/1) mengakui pihaknya mulai melirik lahan eks HGU PTPN 3 Rantauprapat.

“Kita mulai berupaya memanfaatkan lahan bekas milik PTPN3,” ujarnya selepas meninjau penanaman lokasi penanaman jangung di Jalan WR Supratman, Rantauprapat.

Bahkan, untuk rencana itu, Pemkab Labuhanbatu akan bekerjasama dengan Forkopimda setempat. Yakni, menyesuaikan kebutuhan masing-masing.

Memang, sesuai informasi pada Desember 2005, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah menerbitkan Hak Guna Usaha (HGU) yang baru untuk PTPN3 yang terletak di Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara.

HGU baru tersebut terbit berdasarkan Keputusan Kepala BPN, antara lain masing-masing, untuk areal PTPN3 Kebun Rantauprapat, bernomor : 115/HGU/BPN/2005, sementara, HGU bernomor : 116/HGU/BPN/2005 untuk areal PTPN3 Kebun Aek Nabara. Dan, bernomor : 117/HGU/BPN/2005 untuk areal PTPN3 Kebun Labuhan Ají.

Areal PTPN3 Kebun Marbau Selatan bernomor : 118/HGU/BPN/2005, dan Nomor : 119/HGU/BPN/2005 untuk areal PTPN3 Kebun Membang Muda.

Dengan HGU masing-masing unit kebun PTPN3 itu, akhirnya terjadi perubahan luas lahan yang ada. Terindikasi, perubahan tersebut disinyalir disebabkan adanya sengketa agraris antara pihak perkebunan dengan masyarakat dan keperluan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Labuhanbatu dengan jumlah keseluruhan seluas 2.190,05 hektare.

Sementara itu juga, untuk fasilitas umum (fasum) yang telah digunakan sesuai peruntukkannya seperti PT Kereta Api Indonesia, PT PLN, Bangunan Pemkab, SD, Wakaf/Kuburan dan TK seluas 64,12 hektare. Sedangkan untuk perkampungan dan garapan masyarakat seluas 433,06 hektare.

Areal PTPN3 Kebun Aek Nabara, yang dibebaskan dari HGU seluas 337,38 hektare yang peruntukannya terdiri dari RUTR Kota Aek Nabara seluas 123,19 hektare. Untuk perkampungan seluas 206,19 ha. Untuk fasilitas umum yang telah digunakan sesuai peruntukkannya seperti SD, SLTPN, SMUN, PT Telkom, Makoramil, Kantor Camat, dan Pos Polisi seluas 8,00 hektare.

Kemudian untuk PTPN3 Kebun Labuhan Ají yang dibebaskan dari HGU seluas 42,73 hektare yang peruntukannya terdiri dari fasilitas umum yang telah digunakan sesuai peruntukkannya yaitu SD seluas 2,50 hektare dan perkampungan seluas 40,23 hektare.

Selanjutnya, PTPN3 Kebun Marbau Selatan HGU yang telah dibebaskan seluas 463,91 hektare yang peruntukannya terdiri dari perkampungan seluas 92,51 hektare, tuntutan masyarakat seluas 355,98 hektare, fasilitas umum yang telah digunakan sesuai peruntukkannya seperti SD, masjid, jalur KA, serta tanah yang digunakan untuk PJKA berjumlah 12,63 hektare.

Selain itu areal yang dikuasai PTPN3 Kebun Marbau Selatan sendiri selama ini yang diluar dari Keputusan HGU seluas 2,79 hektar. Sehingga jumlah arel yang dibebaskan dari HGU PTPN3 Kebun Marbau selatan berjumlah 463,91 hektar.

Luas areal PTPN3 Kebun Membang Muda yang dibebaskan seluas 363,35 hektare, yang peruntukannya terdiri dari RUTR Kota Aek Kanopan seluas 328,87 hektare, perkampungan dan garapan masyarakat seluas 15,31 hektare, fasilitas umum yang telah digunakan sesuai peruntukkannya seperti SD, SMUN, Jalur Kereta Api, PT Telkom, Jembatan Timbang seluas 19,17 hektare.( limber sinaga )

Menag RI Apresiasi Kepedulian Gubernur Edy Terhadap Pendidikan Madrasah di Sumut

MEDAN,( kbn lipanri )

Menteri Agama (Menag) Republik Indonesia (RI) Jenderal (Purn) TNI Fachrul Razi mengapresiasi kepedulian Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi terhadap pendidikan madrasah di Sumut, serta rencana relokasi Asrama Haji di dekat Bandara Kualanamu.

• 

• 

• 

• 

FOTO

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mendampingi Menteri Agama Republik Indonesia Fachrul Razi pada acara Resepsi Hari Amal Bakti (HAB) Ke-74 Tahun 2020 Kementerian Agama RI, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara di Aula Madinatul Hujaj Komplek Asrama Haji  Jalan AH. Nasution Medan, Sabtu (4/1/2020).

Hal itu disampaikan Menag Fachrul Razi saat menghadiri Resepsi Hari Amal Bakti (HAB) Kementerian Agama (Kemenag) RI ke-74 Tahun 2020 oleh Kanwil Kemenag Provinsi Sumut, di Gedung Madinatul Hujjaz Asrama Haji, Jalan Jenderal Besar AH Nasution, Pangkalan Masyhur Medan, Sabtu (4/1).

“Tadi disampaikan Bapak Gubernur beberapa hal tentang madrasah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur yang begitu peduli terhadap pendidikan madrasah di Sumut ini. Mudah-mudahan kepedulian dan bantuan Bapak Gubernur, madrasah ke depan akan maju,” ucapnya.

Peringatan HAB ke-74 tahun mengangkat tema “Umat Rukun Indonesia Maju”. Sesuai tema ini, kata Fachrul, salah satu kunci Indonesia bisa maju adalah mutlak harus didukung oleh kerukunan antar umat beragama. Menceritakan perjalannya ke Abu Dhabi dua minggu lalu, Fachrul mengatakan bertemu Pangeran Abu Dhabi Sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan.

“Beliau bercerita Abu Dhabi punya objek wisata yang banyak. Kalau negara Bapak ingin maju, kuncinya negara rukun dan damai. Kalau tidak punya kerukunan agama yang baik, diragukan ada wisatawan yang mau datang, investor yang mau masuk,” tutur Fachrul menceritakan pesan Pangeran Abu Dhabi.

Fachrul kemudian memberikan pujian pula pada Sumut, salah satu provinsi yang masuk 10 besar dalam indeks kerukunan umat beragama. “Artinya, kerukunan umat di Sumut ini sudah baik, dan mudah-mudahan bisa kita tingkatkan lagi terus menerus,” pesannya.

Sebelumnya, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menyampaikan ucapan selamat datang kepada Menag RI. Edy bersyukur bisa bersilaturahmi dan menyambut kunjungan resmi pertama Menag RI ke Medan setelah menjadi Menteri.

Edy menginformasikan bahwa ada kurang lebih 45 % anak-anak Sumut yang menempuh pendidikan di madrasah. “Ada dua keuntungan belajar di madrasah ini, pelajaran umum dapat, untuk agamanya juga banyak dapat. Ini tentu hal yang sangat baik, tapi sayangnya masih banyak yang harus dievaluasi Pak, sekolah-sekolah madrasah kita, ruangannya hingga kesejahteraan guru-gurunya,” ujar Edy memberi perhatian pada sekolah madrasah di Sumut.

Kemudian, Edy menginformasikan bahwa telah disiapkan tanah sekitar 50 hektare lebih untuk pembangunan Islamic Centre di dekat Bandara Kualanamu. Dimana nantinya, akan dibangun miniatur Jedah, Mekah. Begitu pula, Asrama Haji akan dipindahkan ke sana. Aktivitas keberangkatan haji lebih terorganisir dan memudahkan mobilitas lantaran dekat dengan bandara.

Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Sumut Iwan Zulhami memberitahukan bahwa ada beberapa hal yang telah dilakukan Kemenag Sumut dalam rangka penguatan nilai-nilai kebangsaan. Yakni, melakukan penguatan dakwah di area perbatasan dengan penyelenggaraan kerja sama bersama Kanwil Kemenag Aceh, Riau, dan Sumbar.

“Membentuk desa/kelurahaan binaan kelompok kerja penyuluh di setiap kabupaten/kota, membentuk pondok tahfiz Quran di setiap madrasah, melakukan gerakan ngobrol pendidikan Islam di setiap kabupaten/kota dengan output setiap guru menulis buku, serta membangun PTSP dan membangun 12 lokal dengan bantuan yang bersumber dari dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) senilai Rp34 miliar lebih,” jelasnya.

Acara dilanjutkan dengan penandatanganan dan peresmian 12 lokal gedung yang dibangun Kemenag Sumut di beberapa kabupaten/kota. Penandatanganan dilakukan oleh Menag RI Fachrul Razi didampingi Gubernur Edy. Kemudian, penyerahan sertifikat tanah kepada Menag RI secara simbolis dari Bupati Tapanuli Tengah Bakhtiar Akhmad Sibarani seluas 7.500 meter persegi untuk pembangunan asrama haji Tapteng dan Bupati Tapanuli Selatan Syahrul Pasaribu seluas 11.170 meter persegi untuk gedung perkantoran Kanwil Kemenag Tapsel.

Saat itu, Menag RI Fachrul Razi juga memberikan penghargaan kepada beberapa tokoh yang membantu pembangunan agama dan kerukunan tahun 2019. Adapun penerima yakni Bupati Tapsel Syahrul Pasaribu, Walikota Binjai Muhammad Idham, Bupati Tapteng Bakhtiar Ahmad Sibarani, Mantan Gubernur Syamsul Arifin, Bupati Simalungun Jopinus Ramli Saragih, Bupati Labura Khairuddin Syah, Ketua MUI Medan Muhammad Hatta, Tokoh Agama Budda Bhikku Jibadhammo Mahathera, Tokoh Agama Kristen Pater Dr Chrysostomos P Manalu, Tokoh Agama Katolik Mgr Alfred Pius Datubara OFMCap, Tokoh Agama Hindu Drs IGM Pastika MHA, Tokoh Agama Konghuchu Muslim Linggouw.

Turut hadir dalam acara tersebut mewakili unsur Forkopimda Sumut dan Medan, mewakili Bupati/Walikota se Sumut, Ketua MUI Sumut H Abdullah Syah, Rektor UIN SU Saidurrahman, Ketua MUI Kota Medan Prof DR H Muhammad Hatta, pejabat dan keluarga besar lingkungan Kanwil Kemenag Sumut, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.( limber sinaga )

Silsilah Dan Asal-Usul Sisingamangaraja yang Merupakan Keturunan Minangkabau

Bakkara ( kbn lipanri )

Sisingamangaraja XII (lahir di Bakara, 18 Februari 1845 – meninggal di Dairi, 17 Juni 1907 ) adalah seorang raja di negeri Toba, Sumatera Utara, pejuang yang berperang melawan Belanda, kemudian diangkat oleh pemerintah Indonesia sebagai Pahlawan Nasional Indonesia sejak tanggal 9 November 1961 berdasarkan SK Presiden RI No 590/1961. Sebelumnya ia dimakamkan di Tarutung Tapanuli Utara, lalu dipindahkan ke Soposurung, Balige pada tahun 1953.

• 

Sisingamangaraja XII nama kecilnya adalah Patuan Bosar/Mangulaihuta Sinaga, yang kemudian digelari dengan Ompu Pulo Batu. Ia juga dikenal dengan Patuan Bosar Ompu Pulo Batu, naik tahta pada tahun 1876 menggantikan ayahnya Sisingamangaraja XI yang bernama OP Palti Raja Sinaga keturunan dari Tuanku Polki Nangolngolan ( Mauli Warman) nama penyebutan Tuanku Rajo ( Tuanku Rao ) di Sumatra Barat yang ke IV Yang bernama Singa Warman ( Singa Rimbun Di Simalungun ), selain itu ia juga disebut juga sebagai raja imam.

Penobatan Sisingamangaraja XII sebagai maharaja di negeri Toba bersamaan dengan dimulainya open door policy (politik pintu terbuka) Belanda dalam mengamankan modal asing yang beroperasi di Hindia Belanda, dan yang tidak mau menandatangani Korte Verklaring (perjanjian pendek) di Sumatera terutama Kesultanan Aceh dan Toba, di mana kerajaan ini membuka hubungan dagang dengan negara-negara Eropa lainya. Di sisi lain Belanda sendiri berusaha untuk menanamkan monopolinya atas kerajaan tersebut. Politik yang berbeda ini mendorong situasi selanjutnya untuk melahirkan Perang Tapanuli yang berkepanjangan hingga puluhan tahun.

Sisingamangaraja adalah keturunan seorang pejabat yang ditunjuk oleh raja Pagaruyung yang sangat berkuasa ketika itu, yang datang berkeliling Sumatera Utara untuk menempatkan pejabat-pejabatnya. Dalam sepucuk surat kepada Marsden bertahun 1820, Raffles menulis bahwa para pemimpin Batak menjelaskan kepadanya mengenai Sisingamangaraja yang merupakan keturunan Minangkabau dan bahwa di Silindung terdapat sebuah arca batu berbentuk manusia sangat kuno yang diduga dibawa dari Pagaruyung. Sampai awal abad ke-20, Sisingamangaraja masih mengirimkan upeti secara teratur kepada pemimpin Minangkabau melalui perantaraan Tuanku Barus yang bertugas menyampaikannya kepada pemimpin Pagaruyung.

Silsilah Tuanku Polki Nangolngolan ( Mauli Warman )

Mauli Warman digantikan oleh anaknya yang bernama Gajahyana Warman,digantikan oleh anaknya yang bernama Tungga Warman,digantikan oleh anaknya yang bernama Jaya Naga Warman ( saniang naga ),digantikan oleh anaknya yang bernama Nala Singa Warman ( Singa Rimbun /Op.Palti Raja Sinaga ),digantikan oleh anaknya Mangulahihuta Sinaga( Pulo Batu/A.Palti Sinaga ),Sebelum meninggal Mangulahi Huta Sinaga telah memberikan Wasiatnya kepada Anaknya yang bernama Palti Sinaga ( A.Friderik Sinaga) Dihadapan Saksi yang Mendengar dan Menandatangani Tahun 1906).( limber sinaga )

Silahturahmi dengan Keluarga IKAPTK Sumut, Gubernur: Kehadiran Kalian Dibutuhkan Masyarakat

MEDAN,( kbn lipanri )

Kehadiran para alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan di tengah masyarakat sangat dibutuhkan. Terutama dalam mengatasi berbagai masalah pembangunan  dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

• 

• 

• 

• 

FOTO

Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah menghadiri silaturahmi bersama Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Sumut di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Sudirman No. 41, Medan, Jum’at (3/1/2020) malam.

Hal itu disampaikan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi pada acara silahturahmi bersama keluarga Dewan Pengurus Provinsi (DPP) Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Sumut, di Aula Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41, Medan, Jumat (3/1) malam.

Acara yang berlangsung penuh kekeluargaan dihadiri juga Wakil Gubernur (Wagub) Musa Rajekshah, Ketua IKAPTK Sumut Arsyad Lubis dan jajaran pengurus IKAPTK Sumut, serta OPD Pemprov Sumut.

Gubernur Edy mengharapkan, agar para anggota IKAPTK  yang mayoritas berkerja pada jajaran birokrasi  mampu mengimplementasikan ilmunya langsung ke masyarakat, sehingga dapat meningkatkan persentase keberhasilan program pemerintah.

“Jaringan IKAPTK ini menjangkau seluruh pelosok nusantara, untuk itu harus dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat selama menimba ilmu, sehingga persentase keberhasilan program pemerintah pun meningkat, tak ada lagi rakyat kita yang miskin,” ujar  Edy Rahmayadi.

Kepada para anggota IKAPTK yang saat ini sedang mengemban amanah sebagai kepala dinas ataupun eselon II, Gubernur juga mengingatkan apa yang menjadi tanggung jawabnya. “Ingat, tugas kalian adalah mengurusi rakyat, dari mulai lahir sampai mereka tutup usia. Menjadi seorang pemimpin, harus siap jiwa dan raga kita dikorbankan untuk kepentingan rakyat,” ucapnya.

Sebelum mengakhiri sambutanya, Gubernur mengatakan agar jangan pernah berhenti untuk belajar. “Setelah lulus dan dilantik presiden, kalian jangan pernah merasa berhenti untuk belajar. Karena orang yang malas membaca, nanti pasti ngomongnya banyak, banyak bersalahan. Untuk itu lakukanlah sesuatu hal karena ingin menghasilkan prestasi,” tuturnya.

Ketua IKAPTK Sumut Arsyad Lubis, menyampaikan, banyaknya anggota IKAPTK yang menduduki jabatan strategis di pemerintahan diharapkan dapat memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat.

“Juga diharapkan dapat memberikan arahan kepada adik-adik yang lainnya, untuk berkarier di pemerintahan dengan tetap didasari landasan moral dan spiritual,” ujar Arsyad Lubis yang juga Kepala Dinas Pendidikan Sumut.( limber sinaga )