Arsip Bulanan: April 2020

TP PKK Sumut salurkan bantuan

Tinggalkan komentar

TP PKK Sumut salurkan bantuan

Mantan Kepala SMAN 19 Medan Ditahan Kejari Belawan


Tempurnews.com Rabu, 10 September 2025 09.25 Medan, Tempurnews Mantan Kepala SMAN 19 Medan berinisial RN ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Belawan karena diduga melakukan tindak pidana korupsi (tipikor) pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2022-2023. Kepala Seksi Intelijen Kejari Belawan, Daniel Setiawan Barus, mengatakan RN ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Perempuan Kelas IIA Tanjung…

avatar Limber Sinaga oleh Limber Sinaga

Bupati Simalungun Tekankan Tanggung Jawab dan Integritas dalam Pengamanan Proyek Strategis 2025


Redaksi tempurnews.com  22 Agustus 2025 Simalungun | tempurnews ( 23/8 ) Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menegaskan pentingnya tanggung jawab dan integritas dalam setiap pelaksanaan tugas, khususnya dalam proyek strategis daerah.  Penegasan ini disampaikan saat menghadiri Entry Meeting dan penandatanganan Fakta Integritas terkait pengamanan pembangunan proyek strategis daerah Kabupaten Simalungun tahun 2025. Acara…

avatar Limber Sinaga oleh Limber Sinaga

MEDAN,( kbn lipanri )

Menghadapi pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) saat ini, perhatian dan kepedulian pemerintah sangat dibutuhkan masyarakat. Menyadari hal ini, Ketua Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Sumatera Utara (Sumut), Ny Nawal Edy Rahmayadi menyambangi kalangan disabilitas dan berkomunikasi dengan mereka menggunakan bahasa isyarat.

Saat bertemu dengan kalangan disabilitas di SLB TPI Medan, Jalan Sisingamangaraja Nomor 5 Medan Amplas, Rabu (29/4). Ibu dari tiga orang anak ini mencoba menggerak-gerakkan kedua tangannya merangkai gerakan bahasa isyarat. Sambil tersenyum, ia sedang mencoba berkomunikasi dengan para penyandang tunarungu.

Dipandu dan dibantu pengurus sekolah, Nawal membentuk isyarat yang diterjemahkan sebagai “Kami membawa bantuan sembako, semoga bermanfaat dan meringankan kebutuhan Bapak/Ibu”. Juga dengan berbahasa isyarat, para penerima mengucapkan terima kasih kepada Nawal dan rombongan. Jumlah bantuan yang diberikan sebanyak 130 paket untuk dibagikan kepada para alumni yang sudah berkeluarga, para pengajar dan pengurus sekolah.

“Kita tabah ya Bapak/Ibu, Covid-19 ini cobaan buat kita semua. Mudah-mudahan bantuan kami ini bisa meringankan. Kita doakan bersama agar Covid-19 ini segera berakhir dan keadaan kembali normal,” ujar Nawal yang juga didampingi oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumut, Rajali.

Berikutnya, Nawal dan rombongan pun melanjutkan pembagian paket sembako di Komplek Pemda Tk I Cempaka Raya Ujung Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang. Bantuan diserahkan secara simbolis kepada Soleh Ibrahim, salah satu pengurus BKM Masjid Syuhada Komplek Pemda. Adapun kelompok masyarakat yang akan menerima nantinya termasuk guru ngaji, tukang becak, pemulung dan lainnya. “Tolong disalurkan kepada yang berhak ya Pak, yang paling membutuhkan,” ucap Nawal.

Dengan mata berkaca-kaca, Soleh menerima paket sembako dan mengucapkan terima kasih. “Terima kasih atas kebaikan Bapak/Ibu. Sembako ini sangat berarti untuk masyarakat. Mudah-mudahan Bapak/Ibu dilimpahkan pahala berlipat ganda oleh Allah SWT,” kata Soleh.

Penyaluran selanjutnya diserahkan kepada para pengemudi ojek online Grab yang menjadi mitra PKK Sumut. Diterima oleh Guruh selaku General Affairs for Government Grab Medan, sebanyak 700 paket akan diserahkan kepada para driver.

Secara keseluruhan ada total sebanyak 1.550 paket bantuan sembako yang dibagikan TP PKK Sumut bersama Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S) Provinsi Sumut untuk masyarakat kota Medan dan disalurkan juga ke beberapa kabupaten terdekat seperti Deliserdang, Binjai dan Serdangbedagai. Paket bantuan sembako ini berisi beras, telur,minyak, gula dan mi instan.(limber sinaga )

Refocusing Anggaran Rp1,5 Triliun

Tinggalkan komentar

Pemprov Sumut Refocusing Anggaran Rp1,5 Triliun untuk Percepatan Penanganan Covid-19

Peringkat: 1 dari 5.

MEDAN,( kbn lipanri )

Untuk percepatan penanganan Covid-19 di Sumatera Utara (Sumut), Pemerintah Provinsi (Pemprov) melakukan refocusing (memfokuskan kembali) anggaran sebesar Rp1,5 Triliun dari APBD 2020. Anggaran tersebut akan digunakan untuk bidang kesehatan, sosial dan ekonomi.

FOTO

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi didampingi Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah memimpin Rapat Koordinasi Rancangan Anggaran Penanganan Covid-19 tingkat Provinsi  bersama Forkopimda di Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19, Jalan Sudirman Nomor 41 Medan, Senin (27/4).

Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi Rancangan Anggaran Penanganan Covid-19 tingkat Provinsi yang dipimpin Gubernur Sumut Edy Rahmayadi di Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19, Jalan Sudirman Nomor 41 Medan, Senin (27/4). Hadir unsur Forkopimda Sumut, Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah dan Sekdaprov R Sabrina.

Gubernur menyampaikan, skema rancangan anggaran tersebut dilakukan sebanyak tiga tahap, mulai April-Juni, Juli-September sampai Oktober-Desember. “Awalnya memang untuk kesehatan, tetapi di jalan ada perubahan dan diberikan untuk jaring pengaman sosial (JPS). Karena itu tahap pertama ini kita siapkan Rp502,1 Miliar,” ujar Gubernur pada pertemuan yang juga dihadiri Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting.

Untuk tahap kedua dan ketiga yakni Juli-September dan Oktober-Desember 2020, Pemprov Sumut juga memproyeksikan alokasi anggaran masing-masing sebesar Rp500 Miliar. Sehingga untuk penanganan Covid-19 keseluruhannya mencapai Rp1,5 Triliun lebih dari hasil refocusing APBD 2020.

Refocusing anggaran tersebut antara lain berasal dari belanja langsung (penerimaan dari PAD), sehinga proyeksi pendapatan sebesar Rp4,9 Triliun untuk APBD 2020 akan diarahkan untuk penanganan Covid-19. Termasuk juga untuk dana alokasi umum (DAU), diproyeksi pengurangannya hingga Rp500 Miliar.

“Kami dibantu Kejaksaan, BPKP serta dipantau KPK. Kalau ada anggaran yang keliru, tolong diingatkan supaya bisa kita perbaiki,” kata Edy Rahmayadi.

Sementara soal penanganan kesehatan, lanjut Edy, pihaknya akan menerima alat rapid test sebanyak 46.000 buah untuk digunakan memeriksa warga yang diduga terpapar Covid-19. Khusus kepada tenaga kerja Indonesia (TKI) dari Malaysia, dirinya menegaskan bahwa provinsi ini merupakan pintu gerbangnya melalui jalur laut.

“Kita memang mungkin rugi dari segi logistik, tetapi kesehatan dan keamanan itu penting, khususnya kepada para TKI yang terus masuk. Jadi sekarang ini masih masalah kesehatan. Kita terus maksimalkan bagaimana wabah ini bisa selesai,” jelasnya.

Fokus selanjutnya yang juga dibahas Gubernur bersama unsur Forkopimda adalah pasca penanganan kesehatan atau setelah keadaan normal kembali. Sebagaimana disampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi masa normal sebelumya di Indonesia sebesar 5,2 %, sedangkan saat ini turun menjadi 0,5 %.

“Dinas yang bisa membantu untuk dampak kedua (dampak ekonomi), seperti bidang pertanian atau peternakan, jangan semua dilakukan realokasi. Sebab wabah ini sudah mendunia, tetap antisipasi konsekuensi terburuknya. Sehinga pasca penanganan kesehatan ini, kita harus sudah pikirkan apa untuk membangkitkan ekonomi,” jelasnya.

Begitu juga untuk kesiapan tenaga kesehatan yang saat ini jumlahnya menurut Gubernur masih terbatas, jika dibandingkan prediksi peningkatan jumlah pasien. Untuk itu diharapkan TNI/Polri ikut membantu penugasan dokter yang ada, mengingat yang sudah ada saat ini dimaksimalkan untuk penanganan di beberapa RS rujukan saja, seperti RS GL Tobing dan Martha Friska II.

Wakil Ketua DPRD Sumut Salman Alfarisi menyampaikan bahwa dalam hal penyusunan anggaran, pihaknya menyerahkan rancangan kepada Gubernur selaku Ketua GTPP Covid-19 Sumut. Untuk pembahasan atas refocusing anggaran APBD Sumut, legislatif akan melakukannya setelah menerima laporan, usai tugas penanganan selesai.

“Kami juga mendorong agar sosialisasi Pemprov Sumut kepada masyarakat terkait Covid-19 bisa terus dimaksimalkan, termasuk bisa melibatkan TNI/Polri,” ujar Salman. ( limber sinaga )

NONTON BARENG

Tinggalkan komentar



  • Pos blog pertama
    Ini adalah pos pertama Anda. Klik tautan Sunting untuk mengubah atau menghapusnya, atau mulai pos baru. Jika ingin, Anda dapat menggunakan pos ini untuk menjelaskan kepada pembaca mengenai alasan Anda memulai blog ini dan rencana Anda dengan blog ini. Jika Anda membutuhkan bantuan, bertanyalah kepada orang-orang yang ramah di forum dukungan.
  • LIPANRISITUS
  • MAHA RAJA SINGSINGAMANGARAJA I ( RAJA SALOMO )
    Sejarah Kerajaan Dunia Berada Di Nusantara Berlanjutnya Pencarian Negeri Saba di Jawa Tengah yang Mengguncang Nalar Fahmi Basya berteori Borobudur adalah ‘piring terbang’ warisan Nabi Sulaiman. Selama 10 tahun terakhir, komunitas ilmiah mengecam teorinya, tapi Fahmi dan pengikutnya berkeras pada mimpi menemukan lagi kejayaan masa lalu nusantara. Jateng,( kbn lipanri ) merilis rangkaian cerita mengenai … Lanjutkan membaca MAHA RAJA SINGSINGAMANGARAJA I ( RAJA SALOMO ) →
  • pembangunan museum air
    Wagub sumut apresiasi rencana pembangunan museum air MEDAN,( kbn online ) Sumatera Utara berencana membangun museum air PDAM Tirtanadi yang nantinya dapat menjadi media edukasi kepada masyarakat Sumut. Museum tersebut akan dibangun di Menara Air PDAM Tirtanadi dan untuk pembuatan desainnya didukung oleh Gramedia Pustaka Utama. “Awalnya saya sampaikan dengan Direksi PDAM Tirtanadi yang baru, … Lanjutkan membaca pembangunan museum air →
  • (tanpa judul)

Provinsi se-Sumatera Rencanakan Optimasi Kerja Sama Perdagangan Antar Daerah

Tinggalkan komentar

MEDAN,( kbn lipanri )

Beberapa pokok kesepakatan sebagai hasil dari Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Tahun 2019 telah dihimpun dan saat ini beberapa telah, sedang, dan akan diwujudkan. Salah satu yang akan segera diwujudkan adalah rencana optimasi kerja sama perdagangan antar daerah se-Sumatera.

FOTO

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi bersama Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sumut Wiwiek Sisto memimpin Rapat Koordinasi Wilayah Tim Percepatan Inflasi Daerah (Rakorwil TPID) se Pulau Sumatera melalui Video Conference di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Sudirman No. 41 Medan, Rabu (22/4/2020). Turut hadir mendampingi Gubernur Sumut yaitu Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah dan Sekda Provinsi Sumut R. Sabrina.

Hal ini terungkap dalam Rakorwil TPID se-Sumatera yang dilakukan dengan rapat daring atau konferensi video, Rabu (22/4), di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumut Jalan Sudirman No 41 Medan. Rapat dihadiri Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumut R Sabrina dan Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sumut Wiwiek Sisto Widayat.

Rapat diawali dengan sambutan oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi. Katanya, kerja sama dan sinergi khususnya saat menghadapi wabah Covid-19 yang terjadi saat ini penting untuk ditingkatkan. Selain sebagai salah satu upaya pengendalian inflasi di wilayah masing-masing, kerja sama perdagangan antar daerah juga otomatis mendukung peningkatan perekonomian provinsi masing-masing.

“Kalau banyak baiknya dan bisa berjalan dengan benar, tidak ada salahnya ini segera kita wujudkan. Masing-masing provinsi mendata komoditas mana yang kelebihan pasokan dan mana yang kekurangan, sehingga nanti bisa bekerja sama antar daerah untuk saling melengkapi khususnya kebutuhan pangan,” katanya.

Agenda lainnya yakni menyimak pemaparan dari Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sumut Wiwiek Sisto Widayat terkait pengendalian inflasi di wilayah Sumatera. Tahun 2019 akhir hingga awal tahun 2020, inflasi Sumatera relatif rendah dan terkendali. Hal ini didukung oleh terkendalinya harga beras serta komoditas yang diatur pemerintah. Beberapa faktor pendukung lainnya yakni terjaganya pasokan beras, penyesuaian harga BBM dan tarif batas angkutan udara serta stabilnya tarif listrik sepanjang tahun 2019.

“Meski inflasi umum relatif terkendali, inflasi bahan makanan tahun 2019 di beberapa daerah masih dalam tren yang meningkat dan berada di level yang cukup tinggi seperti di Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung dan Lampung. Di tengah pandemi ini upaya ekstra perlu kita lakukan khususnya menghadapi Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN),” jelas Wiwiek.

Untuk jangka pendek menjamin ketersediaan barang dan kestabilan harga, ada beberapa upaya yang perlu diperhatikan yakni pelaksanaan operasi pasar berkonsep physical distancing, monitoring intensif sebagai antisipasi penimbunan, penerapan pasar online (daring), aktif melakukan komunikasi jaminan kecukupan barang untuk menghindari panic buying.

“Upaya jangka panjang salah satunya melalui penyelenggaraan kerja sama antardaerah. Hal ini perlu karena karakteristik dan potensi SDA berbeda-beda. Ada daerah surplus dan defisit, serta perbedaan infrastruktur menyebabkan terjadi perbedaan harga antar daerah,” tutur Wiwiek menerangkan.

Sebelumnya, pada Rakorwil TPID Sumatera Tahun 2019, empat provinsi yaitu Sumut, Aceh, Riau dan Sumbar akan menginisiasi kerja sama antar daerah. Namun banyak pula provinsi lainnya yang menunjukkan ketertarikan. Sebagai tindak lanjut, maka masing-masing provinsi diminta menghimpun kelebihan dan kekurangan pasokan. Nantinya akan ditindaklanjuti dengan rapat teknis membahas draft kesepakatan bersama dan penandatanganan.

Rapat diikuti oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda atau yang mewakili provinsi se-Sumatera dan TPID masing-masing provinsi, serta bupati/walikota atau yang mewakili se-Sumut.( limber sinaga )

.

Willem-Alexander menyampaikan permohonan maaf

Tinggalkan komentar

Raja Belanda Datang Minta Maaf, Pemerintah RI Berak di Muka Sendiri

Jakarta,( kbn lipanri )
Pada Senin (9/3/2020) Raja Belanda Willem-Alexander dan permaisuri Maxima Zorreguieta Cerruti beserta rombongannya datang ke Indonesia. Dalam rombongan itu, ada sekitar 200 pengusaha Belanda ikut serta. Esok harinya, Selasa (10/3/2020), di hadapan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Willem-Alexander menyampaikan permohonan maaf atas kekerasan yang dilakukan Belanda di Indonesia usai Proklamasi 17 Agustus 1945.
Orang-orang tentu teringat akan penjajahan Kerajaan Belanda di tanah Nusantara yang kini disebut Indonesia ini. Penguasaan Belanda atas Nusantara yang dibarengi dengan kelicinan dan kekejaman merupakan fakta sejarah yang tak terbantahkan lagi.
Narasi sejarah yang berkembang di masyarakat adalah Belanda menjajah Indonesia selama tiga setengah abad alias 350 tahun. G.J. Resink dalam buku kumpulan tulisannya, Bukan 350 Tahun Dijajah (2012), membantah narasi itu melalui pendekatan hukum internasional. Resink juga memaparkan bukti pengakuan Menteri Koloni Belanda pada 1854 yang menyebut kerajaan-kerajaan atau wilayah di Indonesia yang masih merdeka. Contoh besarnya adalah Aceh yang baru ditaklukkan pada awal abad ke-20. Wilayah Batak dan Bali adalah contoh lainnya.
Belanda tentu butuh waktu untuk menjajah semua wilayah di Nusantara. Setelah merdeka, orang Indonesia diajari untuk percaya jika satu daerah dijajah, maka daerah yang lain juga dijajah. Itulah mengapa orang Indonesia memuja angka 350 itu.
Tapi berapa pun lamanya, penjajahan tetap penjajahan. Dalam penjajahan, hak asasi manusia dibuang ke tong sampah.
Baca juga: Sejarah Hidup Wilhelmina, Ratu Belanda yang Tak Rela RI Merdeka
https://tirto.id/sejarah-hidup-wilhelmina-ratu-belanda-yang-tak-rela-ri-merdeka-cvZu
Kolonialisasi Belanda sepaket dengan kejahatan-kejahatan perangnya; mulai dari kejahatan KNIL Marsose kepada rakyat Aceh, kekejaman Westerling kepada rakyat desa di Sulawesi Selatan, hingga pasukan pimpinan Alphonse Wijman kepada rakyat desa Rawagede—daftar ini masih bisa ditambah lagi. Kejahatan-kejahatan perang itu tentu saja tak bisa dilupakan orang-orang Indonesia. Tak heran jika muncul gugatan dari keluarga korban Rawagede dan Westerling kepada pemerintah Belanda.
Dulu, setelah Belanda datang, berdiri sebuah maskapai dagang di Hindia Timur bernama Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) yang menjalin hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Raja yang tidak mendukung kepentingan VOC biasanya akan dihajar oleh tentara-tentara bayaran maskapai itu.
VOC boleh bubar, namun warisannya tetap dipelihara pemerintah kolonial. Belanda membiarkan kerajaan-kerajaan yang tidak mengganggu untuk terus ada dan tetap mempekerjakan para bangsawan bumiputra dalam birokrasi guna membantu kelancaran kolonialisme.
Serdadu juga banyak dibutuhkan untuk mengamankan dan memperluas wilayah jajahan. Walhasil banyak bumiputra direkrut sebagai serdadu rendahan. Jumlah orang Belanda di negeri jajahan tentu tidak memenuhi kebutuhan personel aparat birokrasi dan militer. Dengan kata lain, kolonialisasi dijalankan orang Belanda atas bantuan orang pribumi.
Baca juga: PNS: Warisan Kolonialisme Belanda
https://tirto.id/pns-warisan-kolonialisme-belanda-cwpj
Orang-orang Belanda dan Eropa di Hindia Belanda memosisikan diri sebagai kasta tertinggi. Rakyat jelata tentu ada di strata paling bawah dan seperti dipaksa untuk merasa lebih rendah. Di sinilah kolonialisme tampil dalam wajah yang paling jahat: menciptakan inferiority complex yang akut dalam diri bangsa terjajah.
Dulu, di tempat pertemuan yang agak elite dan tempat berenang, pernah ada tulisan berbunyi “Verboden voor honden en Inlander”. Artinya kira-kira: “Anjing dan Inlander dilarang masuk”. Inlander adalah sebutan orang Belanda untuk orang bumiputra yang berkonotasi merendahkan. Ada saja orang Belanda yang melihat kaum bumiputra layaknya anjing atau monyet dan menganggap mereka tak beradab.
Di mana-mana penjajah memang selalu merasa lebih beradab seraya melakukan kekerasan luar biasa kepada rakyat di wilayah yang dikuasainya.
Mental Penjajah di Negara Bekas Jajahan
Anehnya, di masa kini—kala rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mendaku diri sebagai bangsa merdeka—masih ada orang-orang yang diperlakukan seperti rakyat jajahan. Aparat NKRI, yang semestinya melindungi rakyat, belum lama ini menerapkan sikap yang mirip aparat kolonial Belanda.
Pada Agustus 2019 asrama mahasiswa Papua di Surabaya didatangi aparat yang meneriaki para mahasiswa Papua dengan sebutan “monyet” dan “anjing”—seperti orang Belanda dulu mengatakan orang Indonesia sebagai Inlander dan menyamakannya dengan honden (anjing).
Seorang Papua bernama Filep Karma dalam buku bertajuk Seakan Kitorang Setengah Binatang (2014: 8) mengakui bahwa ketika dirinya kuliah di Solo, tak sedikit orang memperlakukannya seperti bukan manusia seutuhnya. Perilaku rasis itu tidak hanya dilakukan orang tak berpendidikan, tapi juga orang berpendidikan. “Seringkali orang Papua dikata-katai: Monyet! Ketek!,” kata Filep.
Baca juga: “Saat Dijajah Belanda Cuma 1 Orang Papua Dibunuh, Sekarang?”
https://tirto.id/saat-dijajah-belanda-cuma-1-orang-papua-dibunuh-sekarang-b6cJ
Orang-orang Papua yang merasa Indonesia menjajah Papua tentu menghitung: sudah lebih dari setengah abad Indonesia menjajah negeri mereka.
Kekejaman di Nduga saja telah menewaskan ratusan orang tahun lalu. Ini belum termasuk yang terjadi di wilayah Papua lain. Pendeta Matheus Adadikam, Direktur Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia Papua (Eslham Papua), menilai telah terjadi peningkatan pelanggaran HAM pada 2019. “Tidak ada perubahan apa-apa dari kebijakan pemerintah untuk seriusi penyelesaian pelanggaran HAM. Pada tahun 2019 eskalasi pelanggaran naik secara signifikan,” katanya seperti dilansir Suara Papua.
Apa yang terjadi di Papua mirip dengan apa yang terjadi di Aceh pada abad silam. Ketika itu orang Aceh yang melawan dan ingin merdeka dibunuhi serdadu KNIL Belanda.
Orang Indonesia yang merasa saudara sebangsa orang Papua banyak yang gagal memperlakukan rakyat Papua sebagai manusia. Dan bukan “saudara sebangsa” saja yang banyak terbunuh selama NKRI berdiri.
Sepanjang 1965-1967, atas nama pembersihan komunisme di Indonesia, orang-orang yang dituduh komunis terbunuh. Jumlahnya tidak sedikit. Ada beberapa versi yang menyebut di kisaran ratusan ribu, ada juga yang menyebut 1-2 juta orang terbunuh. Berapapun angkanya, banyak orang antikomunis “garis keras” menganggap wajar kematian para korban itu. Kematian mereka dianggap bukan sesuatu yang melanggar kemanusiaan dan tidak perlu dipermasalahkan lagi di zaman sekarang. Negara tentu saja memilih tutup mata.
Baca juga: Solusi Tragedi 1965: Langkah Maju Gus Dur, Langkah Mundur Jokowi
https://tirto.id/solusi-tragedi-1965-langkah-maju-gus-dur-langkah-mundur-jokowi-dcz1
Tidak salah untuk mengutuk kolonialisme Belanda di masa lalu dan keluarga korban kekejaman tentara Belanda tentu berhak menggugat, tapi hendaknya orang-orang Indonesia juga berkaca dengan apa yang terjadi di tahun 1965-1967, di Papua, dan di wilayah-wilayah lain tempat terjadinya pelanggaran HAM oleh aparat.
Presiden Jokowi sudah menyambut permintaan maaf dari Raja Belanda, tapi sudahkah pemerintah Indonesia meminta maaf kepada rakyat Papua dan, jika masih sadar, kepada para korban tragedi 1965-1967?
Jika belum, itu cuma bisa menyebut yang lain sebagai penjajah tapi tak menyadari dirinya berperilaku bak penjajah. Seperti anak kecil, pemerintah Indonesia sedang berak di muka sendiri.( limber sinaga )

WILLEM-ALEXANDER MENYAMPAIKAN PERMOHONAN MAAF

Bantuan Kerajaan Belanda

Tinggalkan komentar


Luhut Minta Bantuan Kerajaan Belanda Kirim Praktisi Pariwisata


Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan mengatakan pihaknya meminta Raja Willem Alexander untuk membantu mengirimkan beberapa praktisi pariwisata untuk melatih mengembangkan beberapa spot pariwisata.


JAKARTA,( kbn lipanri )

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan mengatakan pihaknya meminta Raja Willem Alexander untuk membantu mengirimkan beberapa praktisi pariwisata untuk melatih mengembangkan beberapa spot pariwisata.

“Tidak perlu bantuan finansial, tetapi kami perlu ahli-ahli di bidang pariwisata untuk melatih para kaum muda disini mengembangkan sektor ini dalam hal kebersihan, mendidik mereka dalam melayani wisatawan, membuat sabuah tempat menjadi lebih menarik untuk wisatawan,” kata Menko Luhut dalam keterangannya Jumat (13/3/2020).

Sebelumnya, pihak Kerjaan Belanda juga telah mengunjungi beberapa lokasi pariwisata, termasuk 10 Bali Baru Danau Toba Sumatra Utara. Ratu Maxima yang ikut serta dalam pertemuan tersebut mengatakan  pentingnya pengembangan kapasitas dalam industri pariwisata.

“Capacity building (proses mendapatkan, meningkatkan dan mempertahankan keterampilan, pengetahuan dan peralatan untuk meningkatkan kompetensi) sangat dibutuhkan jika Anda ingin memiliki bisnis pariwisata yang sustainable. Sebuah konsep yang selain memberi manfaat ekonomi juga memberi kontribusi pada kegiatan konservasi,” katanya.

Luhut menambahkan Belanda menjadi salah satu mitra dagang terbesar di benua Eropa. Adapun kerjasama US$1 miliar diperuntukan untuk pengembangan sektor pariwisata dan pertanian.

” Disini kan ada tanah yang terletak di wilayah tinggi seperti Humbang Hasundutan, yang bisa dijadikan lahan pertanian untuk bisa dijadikan juga sebagai tourism spot jadi yang ditanam disitu harus bibit-bibit unggul,” katanya.( limber sinaga )

Angin Puting Beliung dan Hujan Es Melanda Toba

Tinggalkan komentar

Angin Puting Beliung dan Hujan Es Melanda Toba, Hingga Beberapa Atap Rumah Warga Rusak Berat

MEDAN,( kbn lipanri )

Angin puting beliung disertai hujan es terjadi di Desa Lumban Sewa, Kecamatan Lagu Boti, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Minggu (12/4/2020) sekitar pukul 15.00 WIB.

Dalam video amatir yang beredar di media sosial berdurasi 1 menit 36 detik, terlihat hujan es tampak mengguyur begitu deras.

Hujan berbentuk seperti bongkahan es segenggam tampak berjatuhan bak meteor dari langit menghujam bumi.

Hujan es yang menerjang atap membuat suara seperti rumah seolah dilempari batu.

Warga yang merekam tampak ketakutan dan menjauh dari area teras rumahnya, sambil terus merekam situasi saat bongkahan-bongkahan hujan es menghujam.

Hujan Es di sertai angin kencang kembali menerjang di Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba, Sumatera Utara pada hari Minggu (12/04/2020) sekitar pukul 14.35 WIB petang hari. Akibatnya, banyak pohon tumbang dan 34 unit rumah yang rusak. Bahkan, di Kecamatan Laguboti, angin kencang tersebut juga disertai hujan es sebesar kerikil

Angin puting beliung berlangsung sangat cepat. Awalnya, mendung hitam menggantung di kawasan Kecamatan Laguboti dan sekitarnya. Setelah itu hujan deras jatuh dari langit. Seiring dengan itu, petir juga menggelegar. Pada saat bersamaan, terdengar suara bergemuruh. Warnanya putih bergulung-gulung.

Dalam sekejap, pohon pun tumbang ketika dilewati oleh angin tersebut. Atap rumah warga juga beterbangan.

Menurut salah seorang warga Desa Oppu Raja Hutapea Timur, Br. Manurung (75) yang juga rumahnya ikut rusak akibat bencana tersebut, mengatakan begitu terkejut dengan datangnya hujan es disertai angin puting beliung saat dianya tinggal seorang diri dirumah.

“Saya begitu terkejut dan takut sekali mendengar suara gemuruh angin kencang datang dari satu arah yakni dari depan rumah. Braakkk…!!! Atap rumah saya ambruk seketika itu ke arah samping rumah. Saya tidak mengalami apa-apa,” terangnya.

Camat Laguboti Pintor Pangaribuan, SH saat dikonfirmasi oleh awak medi, Senin (13/04/2020) membenarkan peristiwa bencana Hujan es dan angin puting beliung tersebut. Ia mengatakan bahwa ada 9 Desa yang terkena dampak bencana yang mengakibatkan 34 unit rumah rusak.

“Kejadiannya pada Minggu sore, sekitar pukul 14.35 s/d 15.30 WIB. Kita langsung turun ke lapangan untuk mencek situasi dampak bencana hari itu juga. Bersama dengan warga lainnya, membantu para korban rumah rusak untuk membuat tenda darurat dan memperbaiki sebagian atap dengan seadanya untuk melindungi warga dari terpaan hujan. Peristiwa ini tidak ada mengalami korban jiwa,” terang Camat.

Berikut 9 Desa yang terkena dampak Hujan es dan angin puting beliung :

1. Desa Oppu Raja Hutapea 2 KK

2. Desa Oppu Raja Hutapea Timur 11 KK

3. Desa Sitangkola 1 KK

4. Desa Simatibung 4 KK

5. Desa Pardinggaran 10 KK

6. Desa Sibuea 1 KK

7. Desa Oppu Raja Hatulian 3 KK

8. Desa Sibarani Nasampulu 1 KK

9. Desa Tinggir Nipasir 1 KK