https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaFKripJExFtUuMVlchps6A45ccqiJH1_WhsHHPrppgm6MYg/viewform?usp=sf_link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaFKripJExFtUuMVlchps6A45ccqiJH1_WhsHHPrppgm6MYg/viewform?usp=sf_link

https://forms.gle/opsP7NXpMyA95Jge9

Simulasi New Normal Candi Prambanan Mulai Dilaksanakan

Borobudur,( kbn lipanri )

Kamis 11 Juni 2020, PT Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur, Prambanan & Ratu Boko juga melakukan hal yang sama di destinasi heritage Candi Prambanan yang terletak di perbatasan Kabupaten Sleman DI Yogykarta dan Klaten Jawa Tengah.

Setelah simulasi pemberlakuan new normal berhasil dilakukan di Candi Borobudur, Magelang Jawa Tengah, PT Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur, Prambanan & Ratu Boko juga melakukan hal yang sama di destinasi heritage Candi Prambanan yang terletak di perbatasan Kabupaten Sleman DI Yogykarta dan Klaten Jawa Tengah.

Direktur Utama PT TWC Edy Setijono, Kamis (11/06/2020) petang, di Candi Prambanan mengatakan, revitalisasi kawasan dan evaluasi program juga dilakukan secara bertahap. Sesuai dengan arahan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemparekraf) yang akan menerapkan program CHS (cleanliness, health, and safety) di setiap destinasi pariwisata.

Simulasi new normal juga dihadiri berbagai stakeholder pariwisata hingga Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dua propinsi, DIY dan Jawa Tengah.

Simulasi praoperasional dengan standar new normal pariwisata di kawasan TWC ini berupa penerapan dan fasilitas, sistem protokol Covid-19 yang mengacu pada kesehatan, kebersihan, dan keamanan.

Protokol yang telah disiapkan dan harus dipatuhi para pengunjung diberlakukan mulai dari tempat kedatangan hingga masuk ke area candi. Jika pengunjung datang berombongan maka ketika sudah sampai ke drop zone yang masuk satu orang terlebih dahulu untuk beli tiket.

Di area drop zone, pengunjung lainnya menunggu di mobil atau kendaraan. Satu orang yang membeli tiket harus cuci tangan terlebih dahulu di mana ada 6 buah tempat cuci tangan disediakan oleh pengelola. Setelah itu, penyemprotan disinfektan di bilik yang telah disiapkan di pintu masuk pembalian tiket, cek suhu tubuh, dan cuci tangan dengan hand sanitizer.

Untuk yang melanjutkan perjalanan ada dua pilihan masuk ke area taman yaitu dengan menggunakan kendaraan candi atau jalan kaki. Di sepanjang jalur menuju ke area Candi sudah ada tanda buat para pengunjung untuk jaga jarak.

“Protokol kesehatan tetap diberlakukan hingga pintu keluar,”ujar Eddy Setijono.

Kegiatan simulasi ini merupakan kegiatan pertama di Candi Prambanan dan akan dilakukan minimal satu kali lagi, dalam rangka prapembukaan di masa pandemi Covid-19.

 

“Simulasi tidak hanya dilakukan satu kali namun pihaknya menargetkan dilakukan sebanyak tiga kali. Dalam setiap simulasi nantinya akan ada evaluasi di mana saja yang perlu diperbaiki,” ujarnya.

Namun menurut Eddy, pembukaan secara umum pihaknya masih menunggu rekomendasi dari tim gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) maupun Jawa Tengah.

Meski demikian, PT TWC mengaku siap jika sewaktu-waktu pemerintah mengizinkan Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko dibuka.

Edi menambahkan karena ada tiga protokol yang harus ditaati yaitu kesehatan, kebersihan, dan keamanan, maka jumlah pengunjung akan diberikan interval waktu dan juga pembatasan. Di masa pandemi seperti sekarang ini pihaknya hanya menargetkan wisatawan 50% persen dari kapasitas seharusnya.

“Tetapi tidak langsung 50%. Akan dilakukan secara bertahap, jumlah pengunjung akan ditingkatkan mulai dari 20% kemudian 30%, 40%, baru 50%. Tahapan tersebut diperlakukan sesuai dengan kepatuhan dari para pengunjung terhadap protokol yang telah ditetapkan,” katanya.

Demikian juga dengan lamanya waktu pengunjung berada di dalam areal candi. Pengunjung dibatasi 30 menit hingga 1 jam di dalam ring pertama candi.

https://kbnpost.simdif.com/page-471608.html

Jakarta,(kbnlipanri )

Terobosan dilakukan museum di Belanda. Ribuan karya seni yang dianggap dijarah oleh penjajah Belanda dapat dikembalikan ke negara asalnya.

Hal itu bisa terwujud berkat museum paling terkenal di Belanda mendukung laporan yang mengusulkan “pengakuan dan perbaikan ketidakadilan” secara besar-besaran atas pusaka yang diambil.

Menurut Direktur Museum Rijksmuseum dan Tropenmuseum di Amsterdam, mereka akan mendukung proposal yang dibuat pada Selasa. Terutama, struktur hukum terkait pengembalian sekitar 100.000 benda, di mana klaim untuk restitusi dapat dibuat.

Namun, dengan penekanan pada pengembalian atas “kerugian tidak disengaja” telah teridentifikasi.

“Jika itu bukan milik Anda, maka Anda harus mengembalikannya,” kata penulis laporan Badan Penasihat Pemerintah, Lilian Gonçalves-Ho Kang You, saat mengusulkan komite independen baru untuk memeriksa klaim, dikutip dari The Guardian, Senin 12 Oktober 2020.

Direktur Museum Belanda Rijksmuseum Taco Dibbits mengatakan, lembaganya sudah bekerja untuk mengidentifikasi asal-usul koleksinya. Termasuk struktur formal untuk pengembalian akan diterima.

Ini adalah masalah penting yang semakin mendapat perhatian, termasuk dunia internasional, dalam beberapa dekade terakhir. “Itulah mengapa ada baiknya ada kebijakan nasional untuk ini dan ada sarannya,” ujarnya.

Pada akhir tahun lalu, Belanda juga mengembalikan 1.500 benda budaya Indonesia dari Museum Nusantara di Delft yang ditutup akibat keterbatasan dana.

Kini Indonesia dan Belanda tengah melakukan penelusuran asal usul sejumlah benda bersejarah lainnya yang ada di Belanda, sebelum memutuskan apakah benda-benda tersebut akan dikembalikan ke Indonesia.

Langkah itu, yang disebut Hilmar Farid, Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai provenance research, dilakukan untuk memastikan apakah benda yang ada di Belanda itu diperoleh dengan cara ‘tidak pantas’.

Selain berlian Banjarmasin, Indonesia dan Belanda tengah membahas benda-benda lain, seperti bendera-bendera perang yang digunakan untuk melawan Belanda dalam era kolonialisme.

Belanda mengatakan wacana repatriasi bergulir dalam upaya ‘menulis ulang sejarah Belanda’.

Gerakan pengembalian barang bersejarah dimulai di Perancis, yang mengembalikan sejumlah barang dari era penjajahan ke negara-negara di Afrika tahun 2018.

Setahun sebelumnya, Presiden Perancis Emmanuel Macron mengatakan Perancis akan mengembalikan barang-barang yang diperoleh secara paksa ke negara-negara di Afrika dalam kurun waktu lima tahun.

Diskusi terkait hal itu akhirnya bergulir di negara Eropa lain, ujar Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hilmar Farid.

“Langkah Perancis ini disambut di seluruh Eropa. Inggris mulai berdiskusi, Belanda juga mulai berdiskusi,” ujar Hilmar, yang mengestimasikan ratusan ribu artefak Indonesia ada di Belanda.

Seperti yang dilansir dari surat kabar Belanda NRC tanggal 7 Maret 2019, dalam artikelnya yang berjudul Koloniale Roofkunst (seni yang dicuri oleh negeri kolonial), museum di Belanda tidak akan menunggu sampai ada klaim dari negara yang pernah dijarah benda budayanya.

Museum menawarkan terlebih dahulu mengembalikan benda budaya yang dikumpulkan pada masa pemerintahan kolonial, ujar Stijn Schoonderwoerd (direktur Nationaal Museum van Wereldculturen), yang diterjemahkan kurator Museum Nasional Indonesia, Nusi Lisabilla.

Hilmar mengatakan barang-barang yang jadi prioritas pengembalian adalah yang punya nilai sejarah yang penting untuk masyarakat dan identitas Indonesia.

Contohnya, kata Hilmar, adalah bendera-bendera perang yang digunakan melawan Belanda.

“Buat saya simbol-simbol yang dulu digunakan dan memainkan peran sangat sentral di dalam perlawanan terhadap kolonialisme mestinya ada di sini,” ujarnya.

“Itu secara simbolik berarti mengembalikan pride Identity’ (kebanggaan identitas) kepada kita. Masa sih barang yang begitu penting adanya justru di tempat orang?”

Hilmar mengatakan barang-barang yang jadi prioritas pengembalian adalah yang punya nilai sejarah yang penting untuk masyarakat dan identitas Indonesia itu pasti.

Sebelumnya, dalam wawancara di bulan Januari lalu, Kepala Museum Nasional Siswanto mengatakan pihaknya selektif dalam meminta benda-benda bersejarah dari luar negeri.

“Kalau di sini banyak sekali, biarlah ada di sana (luar negeri). Ada keramik 100 biji, bentuknya sama, buat apa kita bawa pulang? Biarin saja di sana,” ujarnya.

Hilmar menambahkan teknologi digital sudah mengubah dunia museum, sehingga barang-barang dalam bentuk fisik, tak melulu harus dimiliki.

“Jadi filsafatnya hari ini mungkin ‘memiliki itu bukan segalanya’. Tapi akses terhadap info terkandung didalam koleksi tersebut itulah yang mestinya jadi fokus kita,” katanya.

Hilmar menambahkan teknologi digital sudah mengubah dunia museum, sehingga barang-barang dalam bentuk fisik, tak melulu harus dimiliki.

Ia mengatakan yang paling penting adalah mengumpulkan koleksi dan merangkainya menjadi sebuah cerita.

“Itu lebih penting dari kualitas koleksinya. Koleksi indah tanpa cerita nggak akan jadi apa-apa. Jadi, saya nggak terlalu bernapsu. ‘Ini nih koleksi yang bagus’. Tapi mau bikin apa? Ini buat saya lebih penting.”

Hilmar Farid melihat pedoman itu sangat spesifik mengatur tentang pembuktian asal benda, bahkan juga mengatur bagaimana benda itu digunakan.

“Saya bilang ‘ya nggak dong’. Kalau misalnya ini memang adalah sesuatu yang sifatnya mutual benefit, kita harus sama-sama dong menentukan term-nya,” katanya.

“Jadi diskusi masih di sana. Sementara, nggak terlalu banyak masuk terlalu jauh sampai hal yang sifatnya praktikal karena yang prinsipil belum (disepakati),” katanya.

“Kami dididik di sisi ‘heroisme’ di masa kolonial, tapi sekarang melalui riset, kami tahu ada beberapa pandangan terkait dengan periode ini,” ujar Kepala Bagian Kebudayaan dan Komunikasi Kedutaan Besar Belanda, Yolande Melsert.

Sejarawan Caroline mempertanyakan mengapa berlian yang merupakan “jarahan perang” ini disimpan di museum Belanda.

Ia mengatakan penting untuk Belanda dan Indonesia menulis ulang sejarah itu bersama-sama, termasuk melalui koleksi-koleksi di museum.

“Jadi, penting untuk menulis ulang sejarah dan untuk menyusun koleksi-koleksi (di museum) untuk melihat di manakah koleksi itu harusnya berada. Saya pikir ini menarik karena ada cara pandang baru masyarakat terhadap hubungan bilateral kedua negara,” katanya.

Hingga saat ini tahapan yang dilakukan kedua negara adalah menyelidiki asal usul barang bersejarah untuk memastikan apakah barang itu diperoleh dengan cara yang pantas (melalui pemberian atau jual beli) atau perampasan.

Namun, Hilmar Farid mengatakan, meski pun suatu barang dianggap diberikan, hal itu harus dilihat dalam konteks kolonialisme.

“Bahwa pemberian ini juga mungkin bukan sesuatu yang dilakukan dengan sukarela, penuh kesadaran dan sukacita. Ini juga konteks yang sangat penting bagi kita untuk memastikan itu,” katanya.

Ia berharap di tahun 2021, Belanda dan Indonesia sudah sepakat dalam hal metodologi pengembalian dan hal-hal mengenai repatriasi lainnya.

Ia mengatakan ada kelompok yang mempertanyakan haruskah benda-benda itu dikembalikan hanya ketika negara tujuannya sudah tahu cara menyimpan objek itu dengan benar.

“Ada juga yang mengatakan, jika benda itu memang milik sebuah negara, kami sebaiknya tidak ikut campur. Mereka beranggapan Belanda harus mengembalikan barang-barang yang diingini (Indonesia) dan mereka bisa memeliharanya sesuai dengan kemauan mereka,” katanya.

Ia berharap, perbedaan pandangan ini dapat diselesaikan di kemudian hari, setelah dewan kebudayaan Belanda memberikan rekomendasi mereka mengenai wacana repatriasi itu di bulan Oktober 2020.

Dewan itu bekerja sesuai dengan permintaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Sains Belanda, ujar Melsert.

Sudah siapkah museum di Indonesia jika barang-barang dikembalikan?

Hilmar mengatakan sekarang ini saja, masih banyak koleksi-koleksi di museum nasional yang belum diketahui asal-usulnya.

“Jadi kita masih punya pekerjaan rumah yang cukup besar karena ada 196.000 item di Museum Nasional, (baru) 20% mungkin yang sudah terdata. Yang lain baru tercatat, baru ada fotonya, tetapi belum juga dilengkapi dengan macam-macam informasi,” kata Hilmar.

“Sekarang ditambah 1.500 dari Belanda (yang datang Desember 2019) dengan kualitas informasi yang juga nggak sama. Jangan dikira di Belanda semuanya sudah rapi,” katanya.

Hilmar mengatakan sekarang ini saja, masih banyak koleksi-koleksi di museum nasional yang belum diketahui asal-usulnya.

Kurator Museum Nasional Nusi Lisabilla mengatakan Museum Nasional telah melakukan beberapa upaya untuk menyimpan benda-benda bersejarah dari luar negeri.

“Antara lain dengan pembangunan storage di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), laboratorium konservasi koleksi, pengembangan basis data koleksi serta katalog digital informasi koleksi museum, ujarnya.

Ia menambahkan pengembalian itu tidak akan selalu menjadi koleksi museum nasional.

“Tawaran ini mungkin bisa memicu museum-museum di daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan koleksinya,” ujarnya.

Di tahun 1970, Ratu Juliana secara simbolis mengembalikan naskah Negarakertagama kepada mantan presiden Soeharto. Naskah itu baru benar-benar dikembalikan ke Indonesia tahun 1972.

Di tahun 1977, pemerintah Belanda mengembalikan sejumlah benda budaya, antara lain Prajnaparamita, payung, pelana kuda, dan tombak Pangeran Diponegoro serta 243 benda pusaka Lombok hasil invasi militer di Puri Cakranegara tahun 1894.( limber sinaga )

DELI SERDANG,( kbn lipanri )

Dewan Pengurus Kabupaten – Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (DPK-IKAPTK) Deli Serdang (2020-2023) dilantik, Sabtu (13/6), di Aula Cendana, Kantor Bupati Deli Serdang. Para alumni diminta untuk saling berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya.

FOTO

Assisten Administrasi Pemerintahan Provinsi Sumut yang juga Ketua Dewan Pengurus Provinsi Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (DPP-IKAPTK) Sumut, Arsyad Lubis melantik Dewan Pengurus Kabupaten IKAPTK Deli Serdang Periode 2020-2023 di Aula Cendana, Kantor Bupati Deli Serdang, Jalan Negara No. 1 Petapahan, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sabtu (13/6/2020). Turut hadir pada kegiatan tersebut Wakil Bupati Deli Serdang, Ali Yusuf Siregar dan Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang, Darwin Zein.

Asisten Administrasi dan Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Arsyad Lubis yang juga Ketua Dewan Pengurus Provinsi Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (DPP-IKAPTK) Sumut mengatakan, komunikasi yang baik sangat penting dalam melaksanakan tugas yang diemban dan juga dalam berkarir. ” Bagaimana berkomunikasi secara horizontal, vertikal, diagonal itu memang sangat menentukan sukses tidaknya kita berkarir,” ujar Arsyad Lubis usai melantik pengurus DPK-IKAPTK Deli Serdang.

Hadir dalam pelantikan itu, Wakil Bupati Deli Serdang HM Ali Yusuf Siregar, Kepala Disdukcapil Sumut yang juga Sekretaris IKAPTK Sumut Ismael P Sinaga, Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu Hendra Dermawan Siregar yang juga pengurus IKAPTK Sumut serta para pengurus IKAPTK Sumut dan Deli Serdang.

Dalam arahannya, Arsyad menyampaikan, dengan ilmu kepamongprajaan yang diperoleh selama masa pendidikan seharusnya dapat menjadikan para alumni mampu menyesuaikan diri dengan berbagai lingkungan kerja. Apalagi sejak awal memang dididik untuk menjadi kader pemimpin.

“Memang kita ini diajarkan untuk jadi pemimpin. Ya semua teori-teori kepemimpinan Pancasila sudah kita pelajari, sudah kita kuasai. Namun demikian, sebelum menjadi pemimpin tentu kita kan harus melalui beberapa jenjang dari staf,” katanya.

Arsyad Lubis juga mengingatkan pada seluruh alumni untuk tidak sombong dalam melaksanakan tugas, karena menurutnya seluruh biaya pendidikan dan lainnya yang diperoleh alumni merupakan uang dari rakyat. “Kita di sekolahkan dari uang rakyat. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk menjadi sombong, untuk menjadi tidak melayani,” katanya.

Wakil Bupati Deli Serdang HM Ali Yusuf Siregar menyambut baik pelantikan tersebut. Menurutnya sebagai organisasi yang menaungi para alumni, IKAPTK menjadi wahana silaturahmi sekaligus sebagai wadah untuk saling berbagi pengetahuan, informasi dan pengalaman yang tentunya sangat positif dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Karena ini adalah momen yang sangat penting, sebagai salah satu upaya dalam menyamakan visi, misi, persepsi dan kesatuan langkah keorganisasian dalam rangka meningkatkan kapasitas dan profesionalisme para alumni dalam menyahuti dinamika dan setiap perkembangan yang terjadi di tengah–tengah masyarakat,” ujar Ali Yusuf Siregar.

Ketua DPK IKAPTK Deli Serdang  Citra Effendi Capah yang baru dilantik mengajak seluruh pengurus dan anggota IKAPTK Deliserdang untuk sama-sama bekerja dan membangun agar Pemkab Deliserdang menjadi lebih maju dan berkembang. “Usai pelantikan ini, kita berharap agar bisa bersama-sama membangun daerah ini,” ujarnya.

Berikut susunan pengurus DPK-IKAPTK Deliserdang yang dilantik, yaitu Ketua Citra Effendi Capah, Sekretaris Abduh Rizali Siregar, Bendahara Ismail dan anggota Timur Tumanggor,  Sandra Dewi Situmorang, Christina Helen Siagian, Tengku M Zaki Aufa, Hesron Tonggoraja Girsang, Zainal Abidin Hutagalung, Safii Sihombing, Syarifuddin Harahap, Iwan Salewa, Rahmat Sejati, Binsar TH Sitanggang, dan Ahmad Turmuzi. ( limber sinaga )

Kronologi Sejarah Peninggalan Kerajaan Nusantara Maharaja Saniangnaga Dinasti Singamaharaja Yang Kesembilan

Medan, (kbnlipanri) Bukti Sejarah Keberadaan Kerajaan Haru(Aru) Singamaharaja Disebut juga Maharaja Singawarman yang Berpusat Di Tanahseratus Ulayat Singarimbun Disebut juga Rajaratus Sinaga Dari Orangtuanya Maharaja Saniangnaga Di Deli Tua Deliserdang Sumatra Utara.

”Masyarakat Tanahseratus yang ada di daerah Delitua Deliserdang beragam suku yang berdemosili saatini,Menurut cerita dimasyarakat dulunya daerah itu ulayat bermarga Sinaga Ratus yang anaknya bernama Singarimbun.”Ungkap seorang nenek tua boru Sinaga yang telah lama mendiami daerah tanahseratus tersebut hingga saat ini.

Ladang lebih kurang tiga hektar peninggalan raja sinaga ratus masih dikuasainya hingga saatini katanya.

Keberadaan suku bangsa Karo diyakini sudah ada jauh sebelum abad I (pertama) tahun Masehi, hal ini juga ditunjukan dengan keberadaan kerajaan Aru (Haru-Karo) yang dimana diyakini berdirinya sekitar awal-awal tahun Masehi.

Kerajaan Aru/Haru, merupakan salah satu kerajaan tua yang pernah berdiri di Pulau Sumatera tepatnya berpusat di wilayah Sumatera Utara sekarang, yang tumbuh dan berkembangnya bersamaan dengan beberapa kerajaan besar di nusantara, seperti: Sriwijaya, Majapahit, Malaka dan Johor.

Hal ini ditandai dengan adanya interaksi antara Aru/Haru dengan kerajaan-kerajaan tersebut, seperti: peperangan, interaksi pelayaran, agama, perdagangan; baik secara langsung maupun yang tersirat dalam bentuk sastra kelasik.

Dalam bukunya yang berjudul “Bangun dan Runtuhnya Kerajaan Melayu di Sumatera Timur”, Tuanku Lukman Sinar menyebutkan bahwa pada tahun 1869, Kontelir Cats de Raet menemukan sebuah meriam (lela) yang telah diserahkan ke Museum Pusat di Jakarta dengan kapal Baron Sloet v.d. Beele.

Pada meriam tersebut terdapat pertulisan dalam aksara Melayu/Jawi yang berbunyi “Sanat….03 Alamat Balun Haru”. Sanat…03 Tidak Jelas, Namun Apabila 03 Berarti Tahun 1003 Hijriyah, Berarti Cocok Dengan 1539 Masehi, yang menurut Pinto merupakan ditaklukkannya Haru oleh Sultan Aceh, Al Qahhar.

“Alamat Balun Haru” dapat juga berarti Alamat sadar (siuman) Haru, tetapi dalam bahasa Aceh dapat berarti: “Dalam Tahun ….03, di tempat saya menyerahkan Haru kepada Tuanku”.

Dalam Bahasa Melayu “Balun” juga berarti “sadar” atau juga “dilibas”.Terlepas dari isi/arti pertulisan tersebut, di tengah-tengah benteng Putri Hijau telah didapatkan bukti tentang nama Haru.

Karo (Aru/Haru) adalah suku asli yang mendiami Sumatera bagian utara, timur, dan tengah. Dari berbagai catatan, pada jaman dahulu, daerah Karo (Aru/Haru) ini didiami oleh suku bangsa yang bernenek moyangkan Karo (Aru/Haru) yang dikemudian hari diyakini dari nenek moyang Karo inilah lahirnya Merga Silima.

Brahma Putro dalam bukunya yang berjudul “Karo dari zaman ke zaman” mengatakan kalau Aru/Haru telah ada pada abad I Masehi dengan raja pertamanya bernama Pa Lagan (kisah kebesaran Pa Lagan ini juga tersirat dalam Babat Sunda dan kitab Manimengelai karya pujangga populer India, Brahma Putro), yang berpusat di Teluk Haru (Langkat).

Cerita Pa Lagan yang di yakini masyarakat Karo merupakan pendiri dari kerajaan Aru(Ale, A-Lu, Arau, Aré, Aru, Carrow, Garu, Gori, Guru, Harladji, Harlanj, Haraw, Haro, Haroharo, Hulu, Karau, Karaw, Karéé, Karo, Ta-Lo, atau Ya-Lu ) dan juga menjadi raja pertama dari kerajaan Aru. Aru (Karo: Haru).

Gelar ataupun penamaan Pa Lagan sendiri dalam cakap (bahasa) Karo memiliki arti: “kokoh”. Ini, menggambarkan “Orang yang gigih” atau “keras/kuat dalam pendiriannya”. Dimana, dalam tradisi penamaan atau pemberian gelar dalam tradisi Karo ditentukan dari kebiasaan, keahlian, sifat, dan jasa-jasa yang kepadanya diberikan gelar dan penamaan.

Kerajaan Aru atau Haru merupakan kerajaan Karo Tua (Karo kuno) dan merupakan salah satu kerajaan besar dan kuat yang pernah berdiri di Pulau Sumatera, yang awal pusat pemerintahannya diyakini terletak di dekat Teluk Aru (sekarang: Kabupaten Langkat).

Haru berdiri sekitar tahun 685 M yang berpusat disekitar Teluk Haru (Langkat) dengan rajanya yang pertama bernama Pa Lagan.

Dikemudian hari, karena seringnya terjadi peperangan di wilayah-wilayah Haru ini, maka pusat kerajaan mengalami perpindahan ke pedalaman Deli.

Namun karena saat itu tidak ditemukan kesepakatan akan pusat kerajaan dan kekuasaan maka pada akhirnya kerajaan ini terbagi atas beberapa kerajaan besar dan juga urung-urung.

Adapun kerajaan-kerajaan pecahan Haru itu, diantaranya: Kerajaan Haru Mabar, Kerajaan Haru Wampu, Kerajaan Haru Kuta Buluh, Kerajaan Haru Pasé, Kerajaan Haru Lingga Timur Raya, dan Kerajaan Haru Deli Tua.

Brahma Putro, pernah menulis dalam bukunya “Karo dari zaman ke zaman”, bahwa: Kerajaan Aru (Haru) ini berdiri di awal-awal memasuki tahun Masehi (abad I).

Namun dalam tradisi suku Karo sendiri, kerajaan Aru (Haru) dipercaya berdiri sekitar tahun 685 M dengan raja pertamanya bernama Pa Lagan.

Kisah kebesaran Pa Lagan sebagai pendiri dan Raja pertama Kerajaan Sri atau Haru ini juga tersirat dalam babat Sunda.

Tahun 860 M, Aru diserang Sriwijaya, namun tidak berhasil, akan tetapi, banyak penduduk yang pindah ke Alé (Delitua) dan dataran tinggi Karo, mengakibatkan ibu kota berpindah ke pedalaman Alé (Deli) dan karena saat itu terjadi perselisihan dan ketidak sepahaman tentang penempatan ibu kota kerajaan.

Peristiwa ini dipercaya saat itulah Aru (Haru) menjadikan kerajaan ini terpecah menjadi beberapa kerajaan-kerajaan independen, baik di daerah pesisir maupun dataran tinggi Karo.

Mungkin, pada saat inilah muncul sebutan “kalak jahé (Karo jahé)” yang berarti orang Karo dari jahé (hilir), ataupun sebutan kalak Dusun (dusun dipakai untuk mengambarkan wilayah antara dataran tinggi Karo dan pesisir pantai timur Sumatera).

Berdasarkan pada catatan seorang pelaut Cina bernama Fahien yang melakukan perjalanan di tahun 414 M, Ya-lu (Aru/Haru) sudah ada walau tidak dijelaskan letaknya secara pasti.

Pada abad ke-9 M kembali muncul beberapa nama kerajaan seperti: Rami(Lamuri[-di] di Aceh), Balus (Barus), Jahé(Sriwijaya), Melayu, dan Harlanj(Haru/Karo).

Kerajaan Aru ini juga pernah tumbuh dan berkembang menjadi salah satu kerajaan terkuat di Pulau Sumatera selain Sriwijaya di Palembang.

Dalam Sejarah Majapahit sendiri, nama Haru berulang kali disebut-sebut, hal ini menjadi bukti akan kebesaran Kerajaan Haru di-zaman itu dan menjadi salah satu negara kuat yang susah untuk ditaklukkan oleh kerajaan terbesar di nusantara ini (Majapahit), membuat seorang maha patih menjadi resah dan mengikrarkan sumpah akan menaklukkannya.

Kisah ini juga dengan jelas diceritakan dalam buku “Karo dari Jaman ke Jaman” karya Brahma Putro.

Tahun 1331 M dibawah pimpinan Maha Patih Gajahmada kerajaan Majapahit menyerang Haru, tetapi gagal menaklukkan Haru.

Dalam Sejarah Majapahit sendiri, nama Haru berulang kali disebut-sebut, hal ini menjadi bukti akan kebesaran Kerajaan Haru di-zaman itu dan menjadi salah satu negara kuat yang susah untuk ditaklukkan oleh kerajaan terbesar di nusantara ini (Majapahit), membuat seorang maha patih menjadi resah dan mengikrarkan sumpah akan menaklukkannya.

Sumpah Palapa adalah suatu pernyataan/sumpah yang dikemukakan oleh Gajah Mada saat upacara pengangkatannya menjadi Patih Amangkubhumi Majapahit, tahun 1258 Saka (1336 M).

Sumpah Palapa ini ditemukan pada teks Jawa Pertengahan Pararaton. Berikut petikan sumpah palapa dari Maha Patih Gajah Mada, Patih Amangkubhumi Majapahit.

Sira Gajah Mada patih Amangkubhumi tan ayun amuktia palapa, sira Gajah Mada: “Lamun huwus kalah nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seran, Tañjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa”.

Terjemahannya dalam bahasa Indonesia:

Beliau Gajah Mada Patih Amangkubumi tidak ingin melepaskan puasa. Ia Gajah Mada, “Jika telah mengalahkan Nusantara, saya (baru akan) melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya (baru akan) melepaskan puasa”.

Terjemahannya dalam cakap Karo:

Enda me Si Gajah Mada puanglima simbelin si la erngadi-ngadi erpuasa. Ia Gajah Mada, “Ndia enggo ngalahken nusantara, maka kami pengadi puasa. Adina pepagi enggo naklukken Gurun, Seram, Tanjung Pura, Karo, Pahang, Dampo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, bage me siterjadi maka pusa enda i pengadi.”

Bukti kebesaran kerajaan Aru atau Haru ini terlihat dari penyebaran suku Karo yang meliputi keseluruhan wilayah Aru/Haru yang secara garis besar meliputi Sumatera bagian utara (termasuk Aceh), timur, dan tengah.

Hipotesa akan eksistensi keberadaan suku bangsa Karo ini sudah ada sebelum memasuki tahun Masehi, dapat disimpulkan dari beberapa tradisi dan catatan sejarah yang ada.

Menurut sejarah perkembangan Pemerintahan Kota Madya Daerah TK II Medan, tahun 1925 dan 1926, Vain Stein Callenfels menemukan tumpukan kerang (kjokkenmondinger) dan peralatan manusia pra-sejarah berupa serpih bilah (flaked pubbel-tools), lempeng batu, dan alat tumbuk lainnya yang masih sangat kasar di perkebunan tembakau Serintis, Buluh Cina, Tandan Hilir.

Keberadaan suku Karo di Aceh ini dikatakan Brahma Putro dengan adanya kerajaan Karo di Aceh dimana dikatakan juga raja Karo terakhir yang pernah berkuasa di Aceh bernama Manang Ginting Suka.

Demikian juga dalam tulisan H. Muhamad Said dalam bukunya “Aceh Sepanjang Abad” (1981), yang mengatakan bahwa penduduk asli Aceh Besar adalah keturunan yang mirip Batak (walau tidak secara detail dijelaskan).

H. M. Zainudin dalam bukunya “Tarikh Aceh dan Nusantara”(1961) menuturkan bahwa di lembah Aceh Besar selain kerajaan-kerajaan Islam juga ada berdiri kerajaan Karo, yang dalam logat Aceh disebut Karéé.

Beliau juga menambahkan bahwa penduduk asli bumi putra dari XXV Mukim bercampur dengan Karo, dan itu-lah yang disebutkan tadi diatas dengan Karéé.

Dikemudian hari, terjadi persengketaan antara suku Karo dengan kaum Hindu di Aceh, sehingga untuk menyelesaikan pertikaian ini disepakati diadakan perang tanding antara tiga ratus (300) orang suku Karo melawan empat ratus (400) kaum Hindu di sebuah lapangan terbuka.

Namun pada akhirnya pertikaian ini berakhir dengan damai, dan sejak saat itu suku Karo disana disebut kaum tiga ratus atau Kaum Lhee Reutoih dan kaum Hindu disebut kaum empat ratus.

Kemudian hari terjadi percampuran antara suku Karo dan kaum Hindu, dan kelompok percampuran ini disebut dengan Kaum Jasandang.

Penyebaran suku Karo ini meliputi keseluruhan wilayah Aru/Haru yang secara garis besar meliputi Sumatera bagian utara (termasuk Aceh), timur, dan tengah. Keberadaan suku Karo di Aceh ini dikatakan Brahma Putro dengan adanya kerajaan Karo di Aceh dimana dikatakan juga raja Karo terakhir yang pernah berkuasa di Aceh bernama Manang Ginting Suka.

Sejarah Dinasti Ming menyebutkan bahwa “Su-lu-tang Husin”, penguasa Haru, mengirimkan upeti pada Cina tahun 1411 M. Setahun kemudian Haru dikunjungi oleh armada Laksamana Cheng Ho.

Pada 1431 M Cheng Ho kembali mengirimkan hadiah pada raja Haru, namun saat itu Haru tidak lagi membayar upeti pada Cina.

Pada masa ini Haru menjadi saingan Malaka sebagai kekuatan maritim di Selat Malaka. Konflik kedua kerajaan ini dideskripsikan baik oleh Tome Pires dalam Suma Oriental (disebutkan bahwa kerajaan Haru merupakan kerajaan yang kuat Penguasa Terbesar di Sumatera yang memiliki wilayah kekuasaan yang luas dan memiliki pelabuhan yang ramai dikunjungi oleh kapal-kapal asing.

Dalam laporannya, Tomé Pires juga mendeskripsikan akan kehebatan armada kapal laut kerajaan Aru yang mampu melakukan pengontrolan lalu lintas kapal-kapal yang melalui Selat Malaka pada masa itu.) maupun dalam Sejarah Melayu. Dimana sebelumnya di tahun 1282 M Haru mengirim misi ke Tiongkok.

Dalam ekspedisi maritim Tionghua tahun 1413 M Ying-yai Sheng-lam, disebutkan “A-lu(Aru, Haru/Karo)” merupakan penghasil kemeyan; dan sumber Tionghua lainnya Hsing-ch’a Sheng Lam menyebutkan “A-lu” sebagai penghasil beras, kemeyam, bahan-bahan aromatik, kamper, dll.

Dalam Wu Pei Shih (Peta Cina, 1433 M) disebutkan, ketika armada Cina berlayar dari arah barat saat hendak kembali ke Cina, mereka melalui kerajaan-kerajaan sebagai berikut: Su Man Ta La (Samudra Pasai), Chu-Shui Wan (Lhok Seumawe), Pa Lu T’hou (Perlak), Kum Pei Chiang (Tamiang), Ya Lu (Haru/Karo), Tan Hsu (Pulau Berhala), dan seterusnya.

Januari dan November 1539 M, Haru diserang oleh Sultan Aceh Al Qadar (Sultan Alaidin Riyad Shah – I) dan kejadian ini dituliskan oleh Ferdinand Mandez Pinto yang merupakan seorang utusan Portugis saat mengunjungi Haru (Haru II/Deli Tua) dari Malaka setelah menempuh lima hari perjalanan hingga sampai di ibu negeri Haru II (Deli Tua).

Tahun 1511 M Haru diserang oleh Malaka namun tidak berhasil. Kemudian ditahun 1515 M Haru kembali diserang kali ini oleh Aceh dan Portugis namun juga tidak berhasil.

Para peneliti meyakini dimasa iniliah pusat kerajaan Haru benar-benar berpindah dari Teluk Haru (Langkat) ke Alé (Deli Tua).

Tahun 1590 M diyakini tahun berdirinya Kota Medan, yang dimana didirikan oleh seorang putra Karo bermerga Sembiring, yang bernama Guru Patimpus Sembiring Pelawi.

Bersamaan dengan ini, ditahun 1594 M Seh Ngenana beru Sembiring Meliala atau lebih dikenal dengan sebutan Putri Hijau diangkat menjadi pemimpin (Ratu) Haru.

Di masa-masa inilah dapat dikatakan masa-masa kritis Haru, dimana peperangan yang terus-menerus membuat wilayah Haru semakin terdesak ke pedalaman gugung (pegunungan Karo) dan melemahkan posisi Haru itu sendiri.

Pada tahun 1632 M diyakini Haru (Alé) di Pesisir Pantai Timur Sumatera bagian Utara resmi takluk. Hal ini ditandai dengan pengangkatan Gocah Pahlawan menjadi Raja (Sultan) Deli.

Dengan tegaknya Deli membuat supremasi Haru (Karo) di wilayah pesisir pantai timur benar-benar hilang.

Namun ada beberapa kerajaan urung Haru (Karo) yang masih tegak berdiri dan menjadi wilayah independen terbatas, seperti: Kerajaan Urung Serbanyaman (Sunggal) yang dipimpin oleh Datuk Sunggal ber-merga Karo-karo Surbakti, Urung Senembah yang dipimpin oleh merga Karo-karo Barus.

Sedangkan Urung Hamparan Perak (Sepuluh Dua Kuta/XII Kuta) yang dipimpin oleh Merga Sembiring Pelawi (keturunan Guru Patimpus Sembiring Pelawi/pendiri kota Medan), dan Urung Suka Piring yang juga dipimpin oleh seorang dari merga Sembiring Pelawi.

Berkaitan dengan penguasa Aru, tidak dapat dipisahkan dengan peran lembaga Raja Berempat( Rajamaropat), yang menurut Peret (2010) telah ada sebelum pengaruh Aceh.

Dalam kesempatan berikut, Raja Berempat( Rajamaropat) ini berperan dalam penentuan calon pengganti Sultan di Deli/Serdang, dengan menempakan Datuk Sunggal sebagai Ulun Janji.(team)

FOTO

“

HUMBAHAS,( kbn lipanri )

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi tetap menyalurkan bantuan alat kesehatan kepada Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) walau daerah ini masuk dalam kategori zona hijau (belum memiliki kasus Covid-19). Bantuan tersebut berupa Alat Pelindung Diri (APD) hand sanitizer dan alat rapid test.

FOTO

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menyerahkan bantuan untuk penangangan Covid – 19 beripa APD Komplit dan Hand Sanitizer di Rumah Sakit Umum Daerah Dolok Sanggul Jalan Ferdinan Lumban Tobing Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, Rabu (3/6/2020). Gubernur Sumut juga berkesempatan meninjau persiapan ruang isolasi untuk pasien yang terpapar Covid 19

Gubernur Sumut menyerahkan 300 hazmat coverall, 500 masker medis, 100 masker KN95, 1000 pasang sarung tangan, 30 kacamata pelindung, 30 face shield, 30 sepatu boot, 10 sarung tangan panjang dan 10 pelindung sepatu.

Kemudian Gubernur Sumut juga menyerahkan 4 jeriken hands sanitizer liquid, 130 botol (@100ml) hands sanitizer liquid dan 24 botol (@250ml) hands sanitizer gel dan 20 alat rapid test. Bantuan ini diberikan kepada RSUD Doloksanggul, Rabu (3/6) dan diterima langsung oleh Direktur Rumah Sakit Netty Iriani Simanjuntak.

“Zona hijau Humbahas ini harus kita pertahankan. Kita jaga semaksimal mungkin jangan ada yang konfirmasi positif di sini. Selain APD dan hands sanitizer kita juga akan tambah alat rapid test dan juga 1 ventilator mobile. Jadi, sebisa mungkin pendatang atau masyarakat sini yang baru pulang dari zona merah bisa langsung di tes menggunakan rapid test,” kata Edy Rahmayadi yang didampingi Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor.

Edy Rahmayadi mengingatkan kepada tim medis untuk tidak lengah selama masa pandemi ini. Selain itu, dia juga berharap Humbahas siap menerapkan new normal dan tetap mempertahankan status zona hijaunya.

“Kita mungkin sebentar lagi akan menerapkan new normal, terutama daerah-daerah zona hijau seperti Humbahas. Jadi, masyarakat dan tenaga medis harus siap, jangan lengah. Bila nanti satu ada yang positif itu sangat mudah menyebar,” terang Edy Rahmayadi.

Edy Rahmayadi juga meninjau fasilitas penanganan Covid-19 RSUD Doloksanggul. Walau belum memenuhi standar penanganan Covid-19, RSUD Doloksanggul menurutnya siap menjadi RS sementara untuk pasien Covid-19.

“Kalau secara standar belum dan itu wajar karena ini bukan RS rujukan. Tetapi, RS ini sudah punya ruang isolasi sendiri dan itu cukup untuk merawat pasien sebelum dikirim ke RS rujukan. Karena itu kita bantu mereka dengan ventilator walau kita berharap alat ini tidak digunakan di sini, tapi kita harus siap-siap,” terang Edy Rahmayadi.

Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Sumut yang tetap memberikan bantuan kepada daerah zona hijau. “Kami sangat berterima kasih untuk bantuan ini. Saya dan jajaran semaksimal mungkin akan perketat pengawasan orang-orang yang masuk ke Humbahas baik pendatang atau pun masyarakat yang pulang dari luar kota,” terang Dosmar.

Direktur RSUD Doloksanggul Netty mengatakan dia dan jajarannya sudah mempersiapkan diri menghadapi wabah ini. Menurutnya tenaga medis di RSUD sudah siap bila mana terdapat pasien positif Covid-19 di Humbahas.

“Kami bukan RS rujukan, tetapi kami tetap berupaya mempersiapkan diri bila mana ada kasus positif di sini. Kita semua tidak mau itu terjadi, tetapi kami tetap mempersiapkan itu. Kami juga sangat berterima kasih kepada masyarakat Humbahas yang sadar akan protokol kesehatan sehingga sampai saat ini Humbahas masih masuk zona hijau,” kata Netty. ( limber sinaga )

Medan(kbnlipanri),Sejarah Perlawanan Penjajahan Belanda Oleh Penerus Kerajaan Nusantara Dinasti Batak Singa Maharaja Di Sumatra Utara.

Pemerintah Kolonial Belanda mampu menguasai wilayah Sumatera pada pertengahan abad ke-19, kecuali daerah Aceh dan tanah Batak. Interaksi antara Belanda dengan orang-orang Batak mulai terjadi pada sekitar tahun 1870-an. Pada masa tersebut, kaum misionaris (pendakwah Kristen) banyak melakukan upaya penyebaran agama Kristen di wilayah Batak atau Tapanuli. Latar belakang perang Batak Perlawanan rakyat Tapanuli melawan belanda disebabkan oleh agama Batak kuno yang dianut masyarakat terancam oleh kehadiran agama Kristen. a). Bidang Politik.

Seluruh daerah Tapanuli dapat dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda.

b). Bidang ekonomi.

Dikuasainya monopoli perdagangan di sana terutama hasil perkebunannya .

c). Bidang sosial.

Tersebarnya agama kristen di Tapanuli secara meluas yang menyebabkan berubahnya keyakinan masyarakat sebelumnya.

Sisingamangaraja XII sebagai raja Batak menolak adanya upaya penyebaran agama Kristen yang dilakukan oleh misionaris Belanda di wilayah Batak. Raja Sisingamangaraja XII berusaha mempertahankan masyarakat untuk tetap berada dalam kehidupan tradisional, sehingga pada prinsipnya ia menolak kedatangan Belanda yang akan Al:

1.Mengubah struktur pemerintahan yang diterapkan oleh Pendauluhnya Kerajaan Nusantara Singa Maharaja Di Tanah Batak.

2.Menguasai seluruh daerah perdalaman yang Telah Dibentuk Pendauluhnya Kerajaan Nusantara Singa Maharaja Di Tanah Batak .

3.Menyebarkan agama Kristen kepada masyarakat Tapanuli

4.Menggeser Kedudukannya  Raja-Raja Tapanuli yang sah

5.Mendirikan Benteng Pertahanan di Barus

Hal tersebut dilakukan karena Penerus Kerajaan Nusantara Singa Maharaja  khawatir kepercayaan dan tradisi  rakyat Batak akan terkikis oleh Kolonial Belanda.  

Perang Banjar (1859-1905) Dalam buku Perang Batak: Perang Sisingamangaradja karya O.L Napitupulu, disebutkan bahwa upaya penolakan Kristenisasi di Batak dilakukan Sisimangaraja dengan cara mengusir zending (organisasi penyebar agama Kristen) yang memaksakan agama Kristen kepada rakyat Batak pada 1877.

Jalannya perang Menanggapi tindakan pengusiran oleh Sisingamangaraja, para misionaris meminta perlindungan dari pemerintah Kolonial Belanda. Pada 6 Februari 1878 pasukan Belanda tiba di Pearaja (pedalaman Sumatra Utara) dan bergabung dengan kaum misionaris Belanda. Kedatangan tentara Belanda di wilayah Batak telah memprovokasi Sisingamangara sehingga ia mengumumkan perang pada 16 Februari 1878 dengan melakukan penyerangan ke pos-pos Belanda di Bahal Batu. Dalam buku Sejarah Nasional Jilid IV (1984) karya Marwati Djoened Poesponegoro dkk, pasukan Sisingamangaraja bergabung dengan pejuang Aceh pada Desember 1878 untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda.

Perang Pattimura Melawan Belanda Aliansi Sisingamangaraja dan Aceh mampu menduduki wilayah pedalaman Sumatera Utara, namun saat masuk wilayah kota pasukan ini dapat dipukul mundur oleh Belanda.

Perang Batak antara pasukan Sisingamangaraja dan Belanda berjalan seimbang selama tahun-tahun 1880-an. Serangan Sisingamaraja pada Agustus 1889 mampu meduduki daerah Lobu Talu dan membunuh beberapa tentara Belanda. Namun pendudukan Lobu Talu tidak berlangsung lama karena Belanda kembali mendatangkan bantuan dari Padang untuk merebut kembali Lobu Talu dari tangan Sisingamangaraja.

Akhir perang Batak Perlawanan Sisingamagaraja dalam Perang Batak mulai meredup semenjak wilayah Huta Paong diduduki oleh Belanda pada September 1889. Pasca pendudukan Huta Paong, Belanda terus memburu Sisingamangaraja dan pasukannya hingga terjadi pertempuran di daerah Tamba.

Perang Tondano Melawan Belanda Dalam pertempuran tersebut pasukan Batak mengalami kekalahan dan melarikan diri menuju daerah Horion. Belanda terus melacak arah pelarian Sisingamangaraja dan pasukannya. Bahkan, pihak Belanda menggunakan orang-orang dari Senegal, Afrika untuk membantu pelacakan. Tahun 1907, Belanda mampu mengepung Sisingamangaraja XII di daerah Dairi, namun ia tak mau menyerahkan diri. Sisingamangaraja beserta pasukannya bertarung hingga titik darah penghabisan dan meninggal pada pengepungan tersebut.” Setelah Terbunuhnya Penerus Kerajaan Nusantara Singa Maharaja Yang Disebutjuga Sisingamangaraja Awal Tahun 1907,Para Kolonial Belanda Mulai Membentuk Pemerintahan Sendiri Yang Disebut Hindia Belanda”,Ungkap Limber sinaga ( team)