Pematangsiantar

Rombongan Perwakilan Wali Kota Siantar Hadiri Paskah Bersama Ribuan Jemaat Denominasi Gereja UEM

P.Siantar (KBNLIPANRI)-Wali Kota Pematang Siantar dr Susanti Dewayani, Sp.A diwakili Staf Ahli bidang Pemerintahan Dra. Happy Oikumenis Daely menghadiri perayaan paskah perhimpunan Denominasi Gereja yang tergabung dalam UEM (United Evangelical Mission). Kegiatan berlangsung di GKPI Center Komplek Panti Asuhan Mamre Jalan Haji Ulakma Sinaga Rambung Merah, Sabtu 15 April 2023.

Dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli, dr Susanti mengucapkan selamat merayakan paskah kepada umat kristiani, diharapkan momentum paskah membawa makna yang baik bagi kita semua.

Wali Kota juga mengucapkan selamat datang kepada managemen UEM dari wupertal Jerman, dan pimpinan pimpinan gereja yang merupakan anggota UEM yaitu BNKP, GKPI, GKPS, GKPPD, GPKB, HKI dan HKBP.

“Kita bersyukur ditengah tugas tugas kita masing masing kita masih dapat meluangkan waktu untuk menghadiri paskah UEM,” tuturnya

“Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan peran kita dalam membangun umat yang lebih baik lagi. Jika ada kasih dan sayang, ada persatuan, maka dari itu kita memanfaatkan momentum paskah untuk perubahan, dan harus dapat diartikulasikan sebagai kebangkitan untuk berbuat sesuatu yang bernilai baik dari sebelumnya,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga berpesan kepada lembaga gereja dan umat yang tergabung dalam UEM dapat berkolaborasi berkontribusi untuk pembangunan dikota Pematang Siantar untuk perwujudan Siantar Sehat Sejahtera dan Berkualitas.

Sementara itu General Secretary UEM. Rev Dr Volker Martin Dally asal Jerman mengaku kagum dengan pelaksanaan Paskah UEM.

Puncak Perayaan Paskah UEM,diawali dengan Jalan Santai (Walk a Mile) dengan start dari GKPI JK Bukit Sion dengan menuju Lokasi GKPI Center.

Paskah UEM mengusung tema “Ia mendahului Kamu Ke Galilea, Jangan Takut” (Matius 28 : 7 ,10).

Hadir dalam kesempatan Para Pimpinan Gereja, Bishop GKPI Pdt A Hutauruk, MTh, Eporus GKPS para Pimpinan Gereja yang tergabung dalam UEM, ribuan jemaat Gereja UEM. Turut mendampingi Rombongan Wali Kota, Plt Kadis PP dan KB Hasudungan Hutajulu, Plt Kadis Kesehatan dr Erika Silitonga, Plt Direktur RSUD dr Marojahan Nainggolan, Camat Siantar Timur Masa Zebua, Sekretaris Inspektorat Berlin Sijabat, Kabid Pertanian Benni Sirait, Lurah Tambun Nabolon Pedi Arianto Sitopu.(Team Lipanri)

Pencepat Penanggulangan Banjir di Sumut,Gubernur Sambut Baik Konsepdari Kementerian PUPR

MEDAN,( kbn lipanri )

Untuk mempercepat penanggulangan banjir di Sumatera Utara (Sumut), khususnya Kota Medan dan sekitarnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut menyambut baik konsep yang ditawarkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Antara lain mengembalikan air hujan ke bumi dan tidak membiarkan air terbuang ke selokan atau sungai.

FOTO

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi bersama Direktur Sungai dan Pantai Dirjen SDA Kementerian PUPR Jarot Widyoko, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II Roy Pardede, Kadis PSDA Cipta Karya dan Tata Ruang Sumut Alfi Syahrizal, Kepala BPBD Sumut Riadil Akhir Lubis, Kepala Bappeda Deliserdang, Serdangbedagai dan Kota Medan, para konsultan dan jajaran Direktorat Sungai dan Pantai Dirjen SDA pada acara Sosialisasi Pengendalian Banjir DAS Belawan, Deli, Percut, dan Padang, Kamis (19/9), di Ruang Rapat Gubernur, Lantai 10, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Nomor 30, Medan.

Hal itu disampaikan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi acara Sosialisasi Pengendalian Banjir DAS Belawan, Deli, Percut, dan Padang, Kamis (19/9), di Ruang Rapat Gubernur, Lantai 10, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Nomor 30, Medan.

Hadir di antaranya Direktur Sungai dan Pantai Dirjen SDA Kementerian PUPR Jarot Widyoko, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II Roy Pardede, Kadis PSDA Cipta Karya dan Tata Ruang Sumut Alfi Syahrizal, Kepala BPBD Sumut Riadil Akhir Lubis, Kepala Bappeda Deliserdang, Serdangbedagai dan Kota Medan, para konsultan dan jajaran Direktorat Sungai dan Pantai Dirjen SDA.

Gubernur mengatakan akan segera menyatukan program dengan kabupaten/kota dan berbagai pihak terkait lainnya, guna percepatan pelaksanaan pengendalian banjir di Sumut, khususnya di Kota Medan. “Medan itu ibu kotanya Sumatera Utara, pengendalian banjir ini sangat penting,” ujarnya.

Permasalahan banjir ini, lanjut Gubernur, sudah lama tidak bisa diatasi, dan ini merupakan problem yang umum bagi kota yang sedang berkembang. “Oleh karenanya marilah kita sama-sama peduli dan berkomitmen untuk mengendalikan banjir. Apapun alasannya Desember 2022 masalah banjir harus sudah selesai,” ujar Edy Rahmayadi.

Sebelumnya, Direktur Sungai dan Pantai Dirjen SDA Kementerian PUPR Jarot Widyoko memaparkan konsep penanggulangan banji di Sumut. Salah satu upaya yang akan dilakukan untuk pengendalian banjir adalaa dengan meninggalkan konsep pematusan air hujan atau membuangnya langsung ke laut. Pola pikir dan budaya yang harus ditanamkan adalah bagaimana untuk mempertahankan air hujan selama mungkin di darat.

“Kembalikan air hujan ke bumi, jangan biarkan terbuang ke selokan atau ke sungai. Mari memanen air hujan,” sebut Jarot.

Karena berbicara tentang banjir, lanjut Jarot, bahwa banjir tidak bisa diatasi. Banjir hanya bisa dikendalikan, dikurangi dan dieliminir. Karena itu, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota diharapkan dapat membuat suatu peraturan, baik itu di kawasan permukiman maupun perkebunan untuk membuat penampungan air, seperti embung, long storage, kolam retensi, sumur serapan dan lubang biopori.

Untuk pengerjaan pengendalian banjir daerah aliran sungai (DAS) Belawan, Deli, Percut, dan Padang, kata Jarot, diberi waktu sekitar 18 bulan, dimulai 12 Agustus 2019. “Karena waktunya sedikit tapi harus selesai, kita menggandeng lima konsultan yakni PT Yodya Karya (Persero), PT Duta Cipta Mandiri, PT Indah Karya, PT Global Tirta Nusantara dan PT Pro Lestari,” ujarnya.

Disampaikan juga, untuk pengendalian banjir Asian Development Bank (ADB) atau Bank Pembangunan Asia juga telah menyiapkan dana. Dana Siap Pakai (DSP) dari ADB itu hanya diperoleh 4 provinsi di Indonesia, yaitu Sumatera Utara, Jawa Tengah, Kalimantan Timur dan Jawa Barat. ( Limber sinaga )

Wagub Sumut Buka Rakernas AAI di Medan, Jaga Harkat Martabat Advokat

MEDAN,( kbn online )

Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XX Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) di Hotel Emerald Garden Medan, Jumat (12/7) malam. Melalui pertemuan bertema ‘Bersama Untuk Satu’ ini, para advokat diharapkan menjaga nama baik profesi sebagai pekerjaan luhur.

FOTO

Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XX Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) di Hotel Emerald Garden Medan, Jumat (12/7) malam. Melalui pertemuan bertema ‘Bersama Untuk Satu’ ini, para advokat diharapkan menjaga nama baik profesi sebagai pekerjaan luhur.

Hadir diantaranya Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cicut Sutiarso, Ketua Umum DPP AAI Muhammad Ismak, Ketua Dewan Kehormatan AAI Candra Srijaya, Ketua DPC AAI Medan Hakim Tua Harahap, perwakilan Forkopimda, para ketua DPD AAI se-Indonnesia, peserta Rakernas serta sejumlah ormas dan mahasiswa.

Menurut Wakil Gubernur (Wagub), kaidah hukum dapat berhasil/berdaya guna bila dijadikan panglima dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Sehingga semua orang harus taat dan patuh kepada hukum, tidak terkecuali aparatur seperti advokat.

“Dimana pada satu sisi, advokat itu unsur penegak hukum. Sedangkan di sisi lain, harus menjaga harkat dan martabat profesi sebagai pekerjaan luhur (officium nobile) yang harus tunduk dan kepada aturan dan kode etik profesi,” jelas Wagub.

Musa Rajekshah pun berharap Rakernas ke-20 yang berlangsung selama tiga hari ini, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik secara internal organisasi hingga berguna bagi masyarakat. Sebab keberadaan advokat atau asosiasi yang menaunginya, adalah untuk memberikan perlindungan atau pembelaan kepada warga negara.

“Katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Supaya masyarakat terlindungi dan dapat kepastian hukum. Memang tidak gampang menegakkan yang benar. Karena itu selamat menjalankan Rakernas, semoga bisa tetap kompak,” kata Wagub.

Ketua Umum DPP AAI Muhammad Ismak dalam sambutannya mengajak seluruh hadirin untuk memikirkan kiprah organisasi di tengah masyarakat. Sebab menurutnya masa setahun terakhir, telah terlihat polarisasi dalam konteks demokrasi. Hal itu karena kemungkinan kurang pemahaman warga terhadap makna Pancasila dan UUD 1945.

“Saya harap ini bisa dirumuskan untuk dijalankan seluruh DPC. Sehingga bukan hanya penguatan organisasi,” sebutnya.

Sementara, Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cicut Sutiarso mengingatkan bahwa advokat termasuk aparat penegak hukum. Sehingga ada kode etik yang harus dijaga, sama seperti jajarannya di lembaga yudikatif. Sebab tujuan akhir yang ingin dicapai pada setiap pekerjaan, adalah meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pencari keadilan.

“Tentu saja dimulai dari aparat penegak hukum. Kemudian bagaimana kita melayani, berhubungan dengan rekan sejawat, tidak boleh saling mendahului dalam penanganan masalah. Karena semua rambu-rambu itu sama, seperti yang kita punya,” pungkasnya.

Pembukaan Rakernas AAI XX/2019 ini ditandai pemukulan gong oleh Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah serta penyematan kain ulos kepada para advokat dan tamu kehormatan dari provinsi lain. (limber sinaga )